Kompas.com - 08/08/2017, 15:51 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui sulitnya mengawasi penggunaan dana desa.

Karena itu, Kalla mengusulkan agar laporan penggunaan dana desa diumumkan di rumah-rumah ibadah, seperti masjid tiap Jumat dan gereja tiap Minggu.

"Indonesia kan ada 75 ribu desa, jadi tidak mungkin diperiksa satu per satu (desanya). Karena itu rakyatnya, camatnya ya, kita minta pertanggungjawaban," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Menurut Kalla, rumah-rumah ibadah harus secara rutin dan transparan melaporkan penggunaan dana desa tersebut kepada masyarakat luas di wilayahnya. Tujuannya, tak lain agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan dana desa itu.

"Harus diumumkan terus ke masyarakat secara terbuka, transparan, bahwa dananya sekian dipakai untuk ini. Jadi masyarakat bisa periksa. Supaya masyarakat tahu bahwa anggaran sekian, dipotong sekian," kata Kalla.

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian RI terkait pengawasan dan penggunaan dana desa.

(Baca: Polri Akan Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa)

Langkah ini sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa. Dengan MoU itu, nantinya aparat akan mendampingi kepala desa. Sehingga, ada pengawasan dalam penggunaan dana desa.

Namun, pengawasan yang dilakukan polisi tidak pada semua aspek. Misalnya, sebatas pengawasan fisik pembangunan yang menggunakan dana desa.

Adapun aparat yang dikerahkan Polri dalam pengawasan, yakni Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Berdasarkan perhitungan Polri, dibutuhkan 74 ribu personel Bhabinkamtibmas untuk mengawal penggunaan dana desa di seluruh wilayah Indonesia.

(Baca juga: Menteri Eko: Dana Desa Diselewengkan, Jangan Takut Lapor ke 1500040)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.