Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegiat Anti-korupsi Gagas Petisi "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti"

Kompas.com - 08/08/2017, 09:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah petisi online "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti!" berupa dukungan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti muncul di situs Change.org.

Secara spesifik, petisi itu meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penggagas petisi online tersebut adalah Emerson Yuntho, seorang pegiat antikorupsi.

Hingga Senin (8/8/2017) pagi, petisi online tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak lebih dari 300 pendukung. 

Dalam petisi tersebut, Emerson mencantumkan pujian yang disampaikan Yolanda Kakabadse, Presiden WWF International, ketika memberikan penghargaan kelas dunia sebagai "Leaders for a Living Planet" kepada Menteri Susi di Washington DC pada 16 September 2016.

Baca: Cerita Menteri Susi yang Ngotot "Melawan" Luhut Pandjaitan

Yolanda menyebut bahwa Susi telah mendedikasikan waktunya untuk memberantas praktik perikanan yang tidak sah, mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jejaring kawasan konservasi perairan.

Ada pula penghargaan untuk Susi dari Peter Banchley Ocean Award yang dianggap sebagai penghargaan maritim tertinggi dunia atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi serta konservasi laut Indonesia.

"Menteri Susi yang pernah dianggap bodoh oleh komisioner Komnas HAM, memiliki keberanian untuk memimpin perang melawan praktek pencurian ikan secara tidak sah di Indonesia yang telah merugikan negara hingga 20 miliar dollar AS per tahun," ujar Emerson dalam petisi yang dibuatnya.

Selain itu, Emerson juga mencantumkan sejumlah prestasi Susi.

Hingga Mei 2017, Kementerian KKP dibantu TNI dan Polri telah menenggelamkan setidaknya 380 kapal pelaku illegal fishing berbendera negara asing.

Pada 2016, Susi berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga mencapai Rp 360 miliar dan peningkatan produksi perikanan sebanyak 6,83 ton atau sebesar Rp 125 triliun.

Meski demikian, mulai muncul informasi mengenai masuknya nama Susi Pudjiastuti dalam daftar menteri yang akan diganti (reshuffle) oleh Presiden Jokowi.

Emerson menduga, isu pergantian Susi ini dimotori oleh politisi dan mafia illegal fishing yang terganggu dengan kinerja Susi.

"Menurut kami, Susi Pudjiastuti masih layak dan harus dipertahankan sebagai menteri oleh Jokowi,"kata Emerson.

Emerson mengatakan, akan lebih bijak bagi Presiden Jokowi untuk meminta dan memberi waktu bagi Susi memperbaiki diri jika ada kekurangan.

Menurut Emerson, sosok Susi Pudjiastuti yang serius dalam bekerja dan tulus mengabdi sangat dibutuhkan dalam kabinet kerja, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Demi NKRI dan melalui petisi ini, kami meminta Presiden Jokowi untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri hingga periode 2019 mendatang," kata Emerson.

Kompas TV Setelah aksi mosing di atas kapal, kini menteri yang dikenal nyentrik berjoget ria sembari mendengarkan lagu The Bettles di atas kapal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com