Kompas.com - 08/08/2017, 07:45 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tetap tidak mengakui menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman.

Saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Patrialis justru menilai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa terbukti.

"Saya diduga ditangkap tangan, terima uang yang sampai hari ini Alhamdulillah tidak bisa dibuktikan. Saya heran, kasus yang dianggap besar dan membuat Republik ini gentar bahwa saya menerima uang, tapi sampai sekarang tidak pernah dibuktikan," ujar Patrialis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/8/2017).

Dalam sidang yang digelar hingga Senin malam tersebut, Patrialis kembali mengucapkan sumpah di hadapan majelis hakim.

Baca: Kamaludin Ungkap Komunikasinya dengan Patrialis soal Uang Rp 2 Miliar

Ia berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa tuduhan menerima suap adalah hal yang tidak benar.

Patrialis mengakui bahwa dia pernah membocorkan isi draf putusan uji materi kepada Kamaludin, orang dekatnya yang kini juga berstatus terdakwa.

Namun, menurut Patrialis, apa yang dia lakukan hanya sebatas pelanggaran etik hakim.

Meski demikian, keterangan Patrialis tersebut berbeda dengan keterangan Kamaludin.

Dalam persidangan, Kamaludin mengaku pernah memberikan secara langsung uang 10.000 dollar AS dari Basuki kepada Patrialis.

Uang tersebut untuk membiayai keperluan Patrialis saat berangkat umrah.

Baca: Patrialis Pakai Istilah 'Ahok' untuk Sebut Nama Penyuapnya

Selain itu, Kamaludin mengakui bahwa ia dan Patrialis sempat membicarakan kesediaan Basuki untuk menyerahkan uang Rp 2 miliar.

Uang tersebut, menurut Kamaludin, untuk digunakan dalam memengaruhi hakim MK lainnya.

Patrialis dan Kamaludin diduga menerima uang sebesar 70.000 dollar AS, dan Rp 4 juta dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman.

Dalam dakwaan, keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar oleh Basuki.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kompas TV Seperti diketahui, mantan Hakim MK Patrialis Akbar tertangkap tangan menerima suap mencapai total Rp 2,15 miliar. KPK terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Nasional
Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Nasional
Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Nasional
LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Nasional
Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.