Kompas.com - 08/08/2017, 00:32 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim, warga Nahdliyin menolak kebijakan sekolah lima hari yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui full day school yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah berabad-abad ada di Indonesia," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, dalam sambutan halaqah PKB di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Ditemui usai memberikan sambutan, Cak Imin mengatakan, bahkan Belanda saja takut berhadap-hadapan dengan tradisi yaitu adanya pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia kala itu.

"Lha kok Menteri Pendidikan hari ini bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school," kata Cak Imin.

Selama ini, kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al Quran dilakukan pada sore hari atau selepas pulang sekolah. Maka dari itu, konsep full day school dinilai bisa mengganggu kegiatan tersebut.

(Baca: Warga Nahdliyin Unjuk Rasa Tolak "Full Day School")

Menurut Cak Imin, kebijakan yang diambil Mendikbud Muhadjir Effendy tidak berdasarkan fakta di lapangan dan analisis.

"Hanya berdasarkan asumsi bahwa full day school bisa mengatasi pendidikan agama dan karakter," imbuh Cak Imin.

Lebih lanjut, dia yakin apabila sekolah-sekolah umum dipaksakan menerapkan full day school, maka akan kekurangan tenaga pendidik khususnya untuk pendidikan agama dan karakter.

Sebab, kata dia, sekolah negeri yang ada saat ini pun sudah kekurangan guru agama dan pendidikan karakter.

Di sisi lain, menurut Cak Imin, guru agama dan pendidikan karakter itu adanya di masyarakat.

(Baca: Quo Vadis Gagasan "Full Day School"?)

"Oleh karena itu tidak realistis (kebijakan tersebut). Karena itu PKB, NU, semua komponen pesantren menolak full day school, karena tidak menghargai kerja keras kami (madrasah dan pesantren) selama ini," ucap Cak Imin.

Cak Imin pun mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017. Cak Imin menegaskan, PKB menolak adanya penyeragaman kebijakan sekolah dengan full day school.

"Jangan diseragamkan, terutama yang negeri, jangan. Jakarta boleh, daerah lain enggak boleh. Dengan cara itu madrasah yang sudah berabad-abad ada di Indonesia ini mampu membangun karakter bangsa. Sekolah yang selama ini banyak tawuran kan justru sekolah yang tidak pernah kena sentuhan pendidikan agama," kata Cak Imin.

Kompas TV Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membantah tengah mendorong program yang belakangan marak disebut sebagai "Full Day School".
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Nasional
Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Nasional
Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.