Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: "Full Day School" Tidak Realistis!

Kompas.com - 08/08/2017, 00:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim, warga Nahdliyin menolak kebijakan sekolah lima hari yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui full day school yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah berabad-abad ada di Indonesia," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, dalam sambutan halaqah PKB di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Ditemui usai memberikan sambutan, Cak Imin mengatakan, bahkan Belanda saja takut berhadap-hadapan dengan tradisi yaitu adanya pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia kala itu.

"Lha kok Menteri Pendidikan hari ini bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school," kata Cak Imin.

Selama ini, kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al Quran dilakukan pada sore hari atau selepas pulang sekolah. Maka dari itu, konsep full day school dinilai bisa mengganggu kegiatan tersebut.

(Baca: Warga Nahdliyin Unjuk Rasa Tolak "Full Day School")

Menurut Cak Imin, kebijakan yang diambil Mendikbud Muhadjir Effendy tidak berdasarkan fakta di lapangan dan analisis.

"Hanya berdasarkan asumsi bahwa full day school bisa mengatasi pendidikan agama dan karakter," imbuh Cak Imin.

Lebih lanjut, dia yakin apabila sekolah-sekolah umum dipaksakan menerapkan full day school, maka akan kekurangan tenaga pendidik khususnya untuk pendidikan agama dan karakter.

Sebab, kata dia, sekolah negeri yang ada saat ini pun sudah kekurangan guru agama dan pendidikan karakter.

Di sisi lain, menurut Cak Imin, guru agama dan pendidikan karakter itu adanya di masyarakat.

(Baca: Quo Vadis Gagasan "Full Day School"?)

"Oleh karena itu tidak realistis (kebijakan tersebut). Karena itu PKB, NU, semua komponen pesantren menolak full day school, karena tidak menghargai kerja keras kami (madrasah dan pesantren) selama ini," ucap Cak Imin.

Cak Imin pun mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017. Cak Imin menegaskan, PKB menolak adanya penyeragaman kebijakan sekolah dengan full day school.

"Jangan diseragamkan, terutama yang negeri, jangan. Jakarta boleh, daerah lain enggak boleh. Dengan cara itu madrasah yang sudah berabad-abad ada di Indonesia ini mampu membangun karakter bangsa. Sekolah yang selama ini banyak tawuran kan justru sekolah yang tidak pernah kena sentuhan pendidikan agama," kata Cak Imin.

Kompas TV Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membantah tengah mendorong program yang belakangan marak disebut sebagai "Full Day School".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com