Panggil Mendes, Jokowi Tanya soal Efektivitas Dana Desa

Kompas.com - 07/08/2017, 19:48 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat ditemui di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017). Fachri FachrudinMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat ditemui di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menanyakan apakah dana desa efektif untuk mewujudkan pemerataan pembangunan se-Indonesia.

"Saya katakan, efektif. Karena mayoritas penggunaan dana desa masih baik dan masyarakat desa belajar (menyerap) dana desa dengan cepat juga," ujar Eko, usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Presiden, Senin.

"Makanya tahun 2015, penyerapan dana desa 82 persen dan di 2016 lalu naik menjadi 97 persen. Sangat signifikan naiknya," kata dia.


Eko melanjutkan, dengan menggunakan dana desa yang saat ini mencapai Rp 60 triliun, masyarakat membangun infrastruktur kecil namun penting.

Misalnya, pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sarana air bersih, Posyandu, dan sebagainya.

"Kalau ditotal, ada jalan desa 66 ribu kilometer, 38 ribu unit penahan longsor dan masih banyak lagi," ujar Eko.

Meski demikian, Eko mengakui masih banyak oknum yang sering menyalahgunakan dana desa tersebut.

Untuk meminimalisir ini, pemerintah mengandalkan aparat penegak hukum. Tak mungkin pemerintah membentuk lembaga baru khusus untuk memantau distribusi dana desa.

(Baca juga: Densus Tipikor Diyakini Bisa Cegah Korupsi Dana Desa)

Oleh sebab itu, Eko meminta masyarakat desa ikut mengawasi distribusi dana desa. Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke pemerintah melalui jalur yang sudah disediakan.

"Tolong hubungi Satgas Dana Desa di telepon gratis di nomor 150-00-40," ujar Eko.

(Baca: Menteri Eko: Dana Desa Diselewengkan, Jangan Takut Lapor ke 1500040)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X