Kompas.com - 07/08/2017, 16:20 WIB
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza  Mahendra saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017). Fachri FachrudinKuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya siap mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu. Namun, langkah itu akan dilakukan setelah UU Pemilu diundangkan.

"Ya (akan ajukan), tapi saya belum lakukan karena masih menuggu diundangkan oleh pemerintah. Sampai hari ini, saya dengar belum ditandatangani Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

DPR sebelumnya mengesahkan UU Pemilu pada, Jumat (21/7/2017) lalu. Yusril menyampaikan, dalam kurun waktu 30 hari setelah itu maka UU pemilu akan tetap sah dan berlaku meskipun tak ditandatangani oleh Presiden.

"Kalau (lebih dari) 30 hari nanti Kemenkumham langsung mengundangkan dalam lembaran negara dengan catatan bahwa undang-undang ini disahkan tanpa ditandatangani Presiden. Sesuai UUD 1945 karena sudah lewat 30 hari, maka undang-undang ini sah," kata Yusril.

(Baca: Ada Koreksi pada Lampiran, Pemerintah Kembalikan Draf UU Pemilu ke DPR)

Yusril mengatakan salah satu fokus uji materi yang diajukan nantinya terkait aturan ambang batas pencalonan Presiden.

Menurut Yusril, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional akan merugikan hak konstitusionalnya.

Menurut Yusril, aturan tersebut tidak relevan jika pada 2019 nanti pemilihan dilakukan secara serentak. Apalagi jika harus mengacu pada hasil perolehan di pemilu 2014. Perolehan suara pada 2014 sudah digunakan untuk pencalonan presiden saat ini.

"Mau pakai (hasil) pemilu 2014, sementara  hasil pemilu 2014 itu sudah digunakan (memilih) Jokowi untuk maju (jadi Presiden)," kata Yusril.

Kompas TV Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengajukan uji materi undang undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.