Muhaimin Menilai "Full Day School" Ganggu Tradisi Pendidikan Nahdliyin

Kompas.com - 07/08/2017, 12:54 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (7/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (7/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, warga Nahdliyin, massa Nahdlatul Ulama yang menjadi basis massa PKB, menolak keras kebijakan sekolah lima hari atau full day school yang diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Menurut Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, kebijakan yang diterapkan dengan paksaan tersebut sangat berbahaya dan dapat mengganggu pendidikan yang dibangun para kiai dan ulama yang sudah menjadi tradisi, seperti madrasah diniyah atau pondok pesantren.

"Kami semua warga Nahdliyin menolak keras full day school (sekolah lima hari)," kata Cak Imin, di Jakarta, Senin (7/8/2017).

"Kami menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui full day school yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah ada berabad-abad di Indonesia," ujar dia.

Cak Imin mengatakan, sejumlah sekolah di Jawa Tengah yang sudah menerapkan kebijakan ini, menjadi perhatian para kiai dan ulama. Cak Imin mengklaim bahwa para kiai dan ulama resah dengan kebijakan Muhadjir Effendy tersebut.

Dengan adanya program itu, maka dikhawatirkan para siswa tidak lagi bisa mengikuti pendidikan di madrasah diniyah, yang berjalan di luar jam sekolah.

Menurut Cak Imin, dia telah beberapa kali bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan keresahan para kiai dan ulama atas kebijakan ini. Menurut Cak Imin, Presiden selalu menyanggupi untuk melakukan kajian ulang.

"Saya optimistis akan didengar. Dan Kemendikbud tidak mengeneralisasi kebijakan ini di seluruh tempat," kata Cak Imin.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, telah banyak kajian yang menyebutkan kebijakan sekolah lima hari berdampak terhadap menurunnya aktivitas belajar mengajar di madrasah diniyah dan pondok pesantren.

Namun, Karding tidak menjelaskan lebih lanjut kajian mana saja yang dimaksud.

(Baca juga: "Full Day School" Dinilai Menambah Beban Ekonomi Orangtua Siswa)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X