Kompas.com - 06/08/2017, 20:54 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Abdul Kadir Karding menyatakan, PKB menolak kebijakan full day school (FDS). Ia merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

"Dari awal sebelum dijadikan peraturan resmi, kami sudah menolak adanya sekolah lima hari yang mengatur jam sekolah dari pagi sampai sore hari," kata Karding sebagaimana dikutip dari rilis Desk Halaqah DPP PKB, Minggu (6/8/2017).

Baca juga: Ketum PKB: Kami Menolak Pelaksanaan FDS

Sejumlah organisasi dan lembaga seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kata Karding, menolak kebijakan itu bahkan sejak aturan itu masih menjadi wacana.

Penolakan itu, kata dia, juga terjadi di beberapa pemerintah daerah seperti Papua, NTT, Pasuruan, Tegal, dan Purwakarta.

"Hal ini seharusnya didengar oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi," kata Karding.

Ia mengatakan, salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah merevolusi karakter bangsa. Akan tetapi, menerjemahkan Nawa Cita dengan peraturan sekolah lima hari atau full day school menurut Karding sama sekali tidak tepat.

“Kami sepakat dengan revolusi karakter bangsa atau penguatan karakter bangsa, sebab itu yang sudah dilakukan oleh pesantren dan madrasah diniyah selama ini, bahkan sejak sebelum Indonesia Merdeka. Maka dari itu, kami akan tolak segala kebijakan yang akan melemahkan atau bahkan menghapus lembaga pendidikan asli Indonesia ini,” kata Ketua FPKB MPR RI itu.

Ia mengatakan, lewat kebijakan itu, yang terancam bukan hanya pesantren dan madrasah diniyah. Karakter bangsa juga dinilai terancam, termasuk NKRI.

PKB menilai FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan dan peran madrasah dalam membangun karakter bangsa dan akhlak mulia. Pembangunan karakter bangsa dinilai tidak bisa diukur dengan banyaknya hari dan jam anak belajar di sekolah tetapi lewat kualitas proses pendidikan dan kesungguhan para guru atau ustadz dalam membimbing dan memberi teladan bagi peserta didik.

Menurut dia, kebijakan FDS tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apapun. Pihaknya menegaskan, PKB telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk terus berjuang menolak FDS.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Nasional
Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Nasional
PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Nasional
Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.