Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelolaan Dana Haji, Indonesia Dinilai Patut Belajar dari Malaysia

Kompas.com - 06/08/2017, 15:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hubungan Antaragama dan Kepercayaan PP Baitul Muslimin PDI-P, Zuhairi Muswari mengatakan, Indonesia membutuhkan referensi dalam pengelolaan dana haji yang tepat, terutama jika digunakan untuk investasi.

Malaysia dianggap negara yang layak menjadi percontohan. Zuhairi menilai, Malaysia memiliki sistem pengelolaan dana haji yang sangat baik. Di sana, dana haji tak hanya bermanfaat untuk jemaah, tapi juga bagi negara.

"Mau tidak mau kita harus belajar dari Malaysia. Kalau ke Kuala Lumpur ada bangunan tabungan haji besar sekali, itu simbol kebanggaan orang Malaysia," ujar Zuhairi dalam diskusi "Untung Rugi Investasi Dana Haji" di Jakarta, Minggu (6/8/2017).

Zuhairi mengatakan, tabungan dana haji Malaysia bisa menyubsidi biaya haji hingga 60 persen. Dengan harga ringan, jemaah haji Malaysia mendapat fasilitas sangat baik setara ONH Plus.

Hal tersebut disebabkan Malaysia melakukan pendekatan bisnis dalam pengelola dana haji.

"Jadi harus benar-benar menguntungkan, yang nanti dirasakan juga sama jemaah haji," kata Zuhairi.

Dana tersebut dikelola bukan untuk infrastruktur sebagaimana diwacanakan Pemerintah Indonesia. Malaysia, kata Zuhairi, memilih sektor properti, real estate, dan teknologi untuk berinvestasi.

Hasilnya lebih menguntungkan dan meminimalisir risiko merugi.

(Baca juga: Mengenal Akad Wakalah dan Prinsip Dana Haji)

Oleh karena itu, mantan pengurus Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) itu meminta pemerintah beekunjung ke Malaysia khusus untuk melihat bagaimana pengelolaan dana tersebut.

"Kita telat dari Malaysia 54 tahun. DPR juga perlu datang ke Malaysia untuk mempelajari undang-undangnya seperti apa, bagaimana antisipasi agar jadi lebih produktif," kata Zuhairi.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengingatkan untuk berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur.

"Di Malaysia, tabungan haji jadi lembaga keuangan syariah terbesar, leading sector-nya. Saya rasa pemerintah berproses ke sana," ujar dia.

Kompas TV Sekitar 400 calon jemaah haji asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjalani vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com