Alasan TNI Tak Kunjung Temukan Inisiator Pembelian AW101

Kompas.com - 04/08/2017, 18:05 WIB
Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko (kiri) dan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Wuryanto dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko (kiri) dan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Wuryanto dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

KUTA, KOMPAS.com - Pihak TNI masih terus mencari inisiator pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Dari hasil penyelidikan POM TNI, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan para pejabat yang ditunjuk dalam proses pengadaan.

"Dalam tindak pidana korupsi inisiator itu pasti ada dan kami kejar terus di mana inisiator pembelian ini sampai bisa terjadi," kata Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).

Dodik menambahkan, gambaran dari siapa inisiator tersebut sudah terlihat namun diperlukan kepastian hukum lainnya. Ia menegaskan, tak ada kesengajaan dari pihak POM TNI untuk memperlambat proses tersebut.

Menurutnya, untuk sosok inisiator tersebut tak bisa dipastikan secara gegabah dan ceroboh melainkan secara bertahap.

 

(Baca: POM TNI Tetapkan Kolonel FTS Tersangka Kasus Pengadaan Heli AW 101)

"Sudah kelihatan bayang-bayang insiatornya siapa. Tetapi hukum tidak bisa demikian, hukum perlu keterangan saksi dan keterangan yang lain, sehingga ketika kita menetapkan tersangka lainnya sah," ujarnya.

Adapun saat ditanyakan apakah ada aliran dana ke luar TNI, Dodik menolak menyampaikannya. Dalam pengusutan kasus ini, TNI juga bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"(Soal aliran dana ke luar TNI) Teman-teman dari kuningan, KPK. Mereka juga tahu banyak tentang itu. Tapi fokus saya karena kewenangan saya di lingkungan TNI, saya akan melaksanakan di lingkungan TNI," ucapnya.

 

(Baca: Pembelian Heli AW 101 Diduga Rugikan Negara Rp 220 Miliar)

Sebelumnya, POM TNI menetapkan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) di TNI Angkatan Udara, Kolonel Kal FTS SE sebagai tersangka. FTS merupakan tersangka keempat dalam kasus ini. Sebelumnya juga telah ditetapkan tiga perwira sebagai tersangka.

Ketiganya adalah, Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas. Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Dari hasil penyelidikan POM TNI, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan para pejabat yang ditunjuk dalam proses pengadaan. Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar.

Adapun pada hari ini, Jumat, TNI kembali menetapkan seorang tersangka, yakni Marsekal muda TNI SB yang dalam perkara ini pernah menjabat sebagai asisten perencana kepala staf angkatan udara dan disebut ikut bertanggungjawab dalam proses pembelian AW 101.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

Nasional
Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Nasional
Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Nasional
Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Nasional
Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Nasional
Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Nasional
Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

Nasional
Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X