PGI dan PP Muhammadiyah Sepakat Cegah Provokasi yang Bisa Timbulkan Perpecahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sepakat untuk mencegah berbagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan antar-anak bangsa di Indonesia.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil silaturahim antara kedua organisasi keagamaan itu di Kantor PGI, Kamis (3/8/2017).

"PGI dan Muhammadiyah sepakat untuk bersatu mencegah berbagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di antara anak bangsa, terutama dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019," demikian dikutip dari siaran pers PGI kepada Kompas.com, Jumat (4/8/2017).

Kedua organisasi menilai, tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok kepentingan mengambil keuntungan dengan mengorbankan kehidupan berbangsa dengan mengatasnamakan agama untuk membuat perpecahan.

Ketua Umum PP Muhammadyah Haedar Nashir, dalam silaturahim tersebut, menyatakan, salah satu peran penting yang perlu diambil Muhammadyah dan PGI adalah menyadarkan para elit kekuasaan dan elit-elit politik agar bertanggung jawab secara moral atas kehidupan berbangsa.

Haedar yang didampingi oleh Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan pengurus pusat lainnya juga menyoroti berbagai perkembangan bangsa dan konstelasi politik belakangan ini.

Menurut Haedar, situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perhatian besar dari lembaga keumatan yang ada.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, Muhammadiyah dan PGI dinilai telah berkontribusi atas perkembangan kehidupan berbangsa.

Haedar juga menyoroti situasi terkini bangsa, di mana berkembangnya masalah radikalisme, meningginya keretakan sosial antar-elemen anak bangsa, munculnya gerakan anti-Pancasila, hingga terbitnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.

Masalah ini, menurut dia, perlu jadi perhatian.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah mengedepankan Islam yang berkemajuan, dengan mengedepankan sikap yang objektif dan rasional dalam menyikapi berbagai situasi kebangsaan.

Serta menghindarkan diri dari sikap-sikap politik yang memicu berkembangnya berbagai masalah seperti radikalisme.

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pendeta Henriette Lebang, menyampaikan empat keprihatinan gereja-gereja di Indonesia, yakni kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, dan kerusakan lingkungan.

Untuk merespons keempat isu ini PGI selalu mengharapkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, untuk bersama-sama membangun bangsa.

"Kunjungan silaturahim ini menjadi sangat bermakna untuk membangun kesepahaman satu dengan yang lain dan melakukan kerja-kerja bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera dalam semangat kekeluargaan," ujar Lebang.

Menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dia menyatakan, PGI menyambutnya dengan positif.

Akan tetapi, PGI juga mengkritisi secara objektif dan rasional.

PGI menilai, situasi kebangsaan mengalami pengerasan yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya.

Hal itu dinilai terjadi karena kurang dirawatnya perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa.

"Untuk itu, Perppu ini dapat dilihat secara positif sebagai respon atas situasi kebangsaan tersebut. Namun juga PGI secara kritis menyampaikan kepada Presiden agar Perpu ini tidak dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam mereka yang bersuara kritis kepada kekuasaan," ujar Lebang.

"Karena itu, kami menyarankan agar Perppu ini dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan indikator yang jelas," tambah Lebang.