Kompas.com - 04/08/2017, 14:11 WIB
Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pengawasan yang melekat pada jajaran kejaksaan sudah dilakukan secara maksimal.

Setiap Kepala Kejaksaan Tinggi juga diingatkan untuk mengawasi bawahannya dari penyimpangan maupun perbuatan pidana. Namun, kata Prasetyo, masih saja ada oknum nakal yang mencoreng nama institusi.

"Yang namanya manusia kan, dalam satu keluarga pun ada juga yang nakal-nakal. Apalagi 10.000 orang (jaksa) lebih," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Prasetyo mengatakan, kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi. Meski demikian, bukan hal mudah untuk mengontrol satu per satu jaksa yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua.

Prasetyo ingin setiap bawahannya punya kesadaran sendiri untuk menghindari penyimpangan hukum, apalagi korupsi.

"Maka kembali ke oknumnya masing-masing, kami selalu pesankan agar melaksanakan proses hukum yang baik, jauhkan dari perbuatan tercela apa pun, apalagi penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan," kata Prasetyo.

Prasetyo mempersilakan KPK menyidik Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya yang baru saja tertangkap tangan. Penindakan KPK, kata dia, sejalan dengan upaya Kejaksaan Agung untuk membersihkan institusi.

"Kebetulan KPK menemukan operasi tangkap tangan, ya silakan. Saya tidak akan pernah membela, menghalangi, mencegah, dan sebagainya," kata Prasetyo.

Prasetyo tidak ingin kasus yang melibatkan sejumlah jaksa nakal itu dikaitkan dengan institusi. Menurut dia, bukan institusinya yang bobrok, tapi tindakan oknum itu sendiri.

"Harus dilihat satu per satu permasalahannya, kasuistis, dan oknum ini. Kita jangan berhenti, siapa pun yang salah harus dihukum," tutur dia.

(Baca juga: Jaksa Tertangkap Lagi, Kejaksaan Sebut Sudah Berkali-kali Peringatkan)

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Kasus ini bermula saat sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo. Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X