Jokowi: Dana Desa Gede Banget, Harus Ada Pengawasan

KUTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dana desa mendapatkan perhatian dan pengawasan yang dilakukan terus menerus.

Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa sangat besar.

"Harus ada juga pengawasan, controlling, checking yang terus menerus karena ini uang gede banget. Saya sudah selalu sampaikan," tutur Jokowi seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).

Jokowi menambahkan, pada tahun pertama dana desa yang diturunkan mencapai Rp 20 triliun.

(baca: Menteri Eko: Dana Desa Diselewengkan, Jangan Takut Lapor ke 1500040)

Angkanya naik menjadi Rp 47 triliun pada tahun kedua dan menjadi Rp 60 triliun pada tahun ketiga.

"Artinya dalam tiga tahun ini sudah Rp 127 triliun," ucapnya.

Sejak awal, Jokowi berharap dana desa bisa berdampak positif terhadap perputaran uang di desa dan menaikkan daya beli masyarakat.

Dana desa, kata dia, harus direncanakan dan dikelola dengan baik.

"Saya selalu sampaikan manajemen dana desa harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan baik, ada pendampingan," tuturnya.

(baca: Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Pamekasan)

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Kasus ini bermula saat sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.  

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo. Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii.