Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Menteri Susi soal "Saya Titip..." yang Tuai Tanda Tanya

Kompas.com - 04/08/2017, 06:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan, "saya titipkan kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia...". Seolah-olah, Susi ingin meninggalkan jabatannya.

Pernyataan lengkapnya begini, "Saya yakin kalau saya pergi, cuma satu yang pergi, Pak. Di sini Bapak-Bapak ratusan. Saya titipkan, kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia. Poros maritim dan tentu saja laut masa depan bangsa, pada semua bangsa Indonesia, terutama anda semua".

Pernyataan yang menuai pertanyaan itu disampaikan di depan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Depok, 15 Juli 2017 lalu. Dalam acara #SusiDiRosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam, Susi mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut.

Baca: Menteri Susi: Kalau Ada Apa-apa, Boleh Jual Nama Saya...

"Itu general message saja. Karena tidak boleh negara 250 juta (penduduk), lautnya begitu luas, bergantung pada satu manusia, tidak boleh. My fight is Indonesia fight. Apa yang saya lakukan adalah untuk Indonesia, bukan untuk saya pribadi dan tidak mungkin saya sendiri bisa menjaga semua ini," ujar Susi.

Susi menegaskan bahwa pernyataan serupa sering pula dia sampaikan dalam forum-forum yang berisi pakar serta ahli. Pernyataannya soal "titip kedaulatan laut Indonesia" itu, lanjut Susi, juga penting dihayati seluruh warga negara Indonesia. Sebab, sejak beberapa dekade, Susi mengklaim, baru tahun-tahun inilah laut Indonesia bebas dari pencuri ikan.

Baca: 12 Kapal Ikan Asing Nyelonong, Susi Kirim Surat Protes ke 3 Negara

"Karena untuk pertama kalinya setelah sekian dekade, asing itu tidak ada di laut kita. Kalau ada, asing ada di laut kita nangkap ikan, itu pasti ilegal," ujar Susi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa kedaulatan kelautan Indonesia tak boleh diperjuangkan oleh dirinya saja, namun juga harus diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Cak Imin Bantah Ingin Lengserkan Menteri Susi Pudjiastuti

Kompas TV "Indonesia Berhak Ganti Nama Lautnya Sendiri"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com