Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Menteri Susi soal "Saya Titip..." yang Tuai Tanda Tanya

Kompas.com - 04/08/2017, 06:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan, "saya titipkan kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia...". Seolah-olah, Susi ingin meninggalkan jabatannya.

Pernyataan lengkapnya begini, "Saya yakin kalau saya pergi, cuma satu yang pergi, Pak. Di sini Bapak-Bapak ratusan. Saya titipkan, kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia. Poros maritim dan tentu saja laut masa depan bangsa, pada semua bangsa Indonesia, terutama anda semua".

Pernyataan yang menuai pertanyaan itu disampaikan di depan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Depok, 15 Juli 2017 lalu. Dalam acara #SusiDiRosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam, Susi mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut.

Baca: Menteri Susi: Kalau Ada Apa-apa, Boleh Jual Nama Saya...

"Itu general message saja. Karena tidak boleh negara 250 juta (penduduk), lautnya begitu luas, bergantung pada satu manusia, tidak boleh. My fight is Indonesia fight. Apa yang saya lakukan adalah untuk Indonesia, bukan untuk saya pribadi dan tidak mungkin saya sendiri bisa menjaga semua ini," ujar Susi.

Susi menegaskan bahwa pernyataan serupa sering pula dia sampaikan dalam forum-forum yang berisi pakar serta ahli. Pernyataannya soal "titip kedaulatan laut Indonesia" itu, lanjut Susi, juga penting dihayati seluruh warga negara Indonesia. Sebab, sejak beberapa dekade, Susi mengklaim, baru tahun-tahun inilah laut Indonesia bebas dari pencuri ikan.

Baca: 12 Kapal Ikan Asing Nyelonong, Susi Kirim Surat Protes ke 3 Negara

"Karena untuk pertama kalinya setelah sekian dekade, asing itu tidak ada di laut kita. Kalau ada, asing ada di laut kita nangkap ikan, itu pasti ilegal," ujar Susi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa kedaulatan kelautan Indonesia tak boleh diperjuangkan oleh dirinya saja, namun juga harus diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Cak Imin Bantah Ingin Lengserkan Menteri Susi Pudjiastuti

Kompas TV "Indonesia Berhak Ganti Nama Lautnya Sendiri"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com