Klarifikasi Menteri Susi soal "Saya Titip..." yang Tuai Tanda Tanya

Kompas.com - 04/08/2017, 06:09 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Dok KKPMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan, "saya titipkan kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia...". Seolah-olah, Susi ingin meninggalkan jabatannya.

Pernyataan lengkapnya begini, "Saya yakin kalau saya pergi, cuma satu yang pergi, Pak. Di sini Bapak-Bapak ratusan. Saya titipkan, kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia. Poros maritim dan tentu saja laut masa depan bangsa, pada semua bangsa Indonesia, terutama anda semua".

Pernyataan yang menuai pertanyaan itu disampaikan di depan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Depok, 15 Juli 2017 lalu. Dalam acara #SusiDiRosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam, Susi mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut.

Baca: Menteri Susi: Kalau Ada Apa-apa, Boleh Jual Nama Saya...

"Itu general message saja. Karena tidak boleh negara 250 juta (penduduk), lautnya begitu luas, bergantung pada satu manusia, tidak boleh. My fight is Indonesia fight. Apa yang saya lakukan adalah untuk Indonesia, bukan untuk saya pribadi dan tidak mungkin saya sendiri bisa menjaga semua ini," ujar Susi.

Susi menegaskan bahwa pernyataan serupa sering pula dia sampaikan dalam forum-forum yang berisi pakar serta ahli. Pernyataannya soal "titip kedaulatan laut Indonesia" itu, lanjut Susi, juga penting dihayati seluruh warga negara Indonesia. Sebab, sejak beberapa dekade, Susi mengklaim, baru tahun-tahun inilah laut Indonesia bebas dari pencuri ikan.

Baca: 12 Kapal Ikan Asing Nyelonong, Susi Kirim Surat Protes ke 3 Negara

"Karena untuk pertama kalinya setelah sekian dekade, asing itu tidak ada di laut kita. Kalau ada, asing ada di laut kita nangkap ikan, itu pasti ilegal," ujar Susi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa kedaulatan kelautan Indonesia tak boleh diperjuangkan oleh dirinya saja, namun juga harus diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Cak Imin Bantah Ingin Lengserkan Menteri Susi Pudjiastuti

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X