Kompas.com - 03/08/2017, 14:20 WIB
Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat ditemui usai menghadiri pembukaan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat ditemui usai menghadiri pembukaan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui bahwa masih ada keluhan terhadap pungutan liar (pungli) di lingkup kementerian yang dipimpinnya.

Muhadjir memaklumi masih banyaknya pungli di lingkup Kemendikbud, sebab sektor pendidikan sangat luas, yakni dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selain itu, hampir seluruh masyarakat terlibat kepentingan dengan pendidikan.

"Saya sangat maklum karena wilayah pendidikan begitu luas, melibatkan banyak pelaku, dan melibatkan hampir semua masyarakat berkepentingan dengan pendidikan," kata Muhadjir di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

"Sehingga, kalau laporannya sangat banyak itu saya sangat memahami," ujar dia.

Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi pernyataan Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyebut bahwa Kemendikbud menjadi kementerian yang paling banyak dilaporkan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Meski begitu, Muhadjir menekankan bahwa yang disampaikan Wiranto adalah laporan, bukan temuan. Laporan itu kebanyakan juga terjadi di daerah.

Karena dinilai bukan temuan, maka bukan berarti memang telah terjadi pungutan liar sebanyak laporan yang disampaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Laporan itu bukan berarti betul-betul ada kejadian, itu yang perlu kami klarifikasi," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, pasca-pernyataan Wiranto, dia langsung mengutus Inspektorat Jenderal Kemendikbud guna menelusuri akar permasalahannya.

Hasilnya, memang ada kasus pungutan liar namun jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan laporan yang disampaikan.

"Kalau tidak salah, ada (sekitar) 199 laporan. Kemudian ternyata yang betul-betul pungli sekitar 10, dan kejadiannya di daerah," kata Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan, perihal sektor pendidikan juga tidak menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Sebab, saat ini pengelolaan di daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten.

Salah satu kewenangan Kemendikbud, menurut dia, sebatas pada penyusunan regulasi yang pada penerapanya diserahkan kepada daerah.

"Tentu saja saya tidak bermaksud cuci tangan atau menghindar karena yang disebut (banyak dilaporkan adalah) Kemendikbud. Tapi yang perlu diketahui, Kemendikbud itu sektor pendidikannya, terutama yang dibawah Kemendikbud itu, sebetulnya sudah menjadi urusannya masing-masing daerah," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Wiranto mengatakan, sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017 Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

(Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Dari seluruh aduan masyarakat, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan, yakni Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan dan TNI.

Wiranto menjelaskan, masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Adapun daerah yang paling banyak mengadukan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung.

(Baca juga: "Soal Pungli, Susahlah Membersihkan Kotoran kalau Sapunya Pun Kotor")

Kompas TV Tolak Pungli, Penghuni Lapas Narkotika Mengamuk
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.