Kompas.com - 03/08/2017, 14:20 WIB
Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat ditemui usai menghadiri pembukaan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat ditemui usai menghadiri pembukaan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui bahwa masih ada keluhan terhadap pungutan liar (pungli) di lingkup kementerian yang dipimpinnya.

Muhadjir memaklumi masih banyaknya pungli di lingkup Kemendikbud, sebab sektor pendidikan sangat luas, yakni dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selain itu, hampir seluruh masyarakat terlibat kepentingan dengan pendidikan.

"Saya sangat maklum karena wilayah pendidikan begitu luas, melibatkan banyak pelaku, dan melibatkan hampir semua masyarakat berkepentingan dengan pendidikan," kata Muhadjir di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

"Sehingga, kalau laporannya sangat banyak itu saya sangat memahami," ujar dia.

Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi pernyataan Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyebut bahwa Kemendikbud menjadi kementerian yang paling banyak dilaporkan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Meski begitu, Muhadjir menekankan bahwa yang disampaikan Wiranto adalah laporan, bukan temuan. Laporan itu kebanyakan juga terjadi di daerah.

Karena dinilai bukan temuan, maka bukan berarti memang telah terjadi pungutan liar sebanyak laporan yang disampaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Laporan itu bukan berarti betul-betul ada kejadian, itu yang perlu kami klarifikasi," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, pasca-pernyataan Wiranto, dia langsung mengutus Inspektorat Jenderal Kemendikbud guna menelusuri akar permasalahannya.

Hasilnya, memang ada kasus pungutan liar namun jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan laporan yang disampaikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: RI Catat 4.208.013 Kasus Covid-19 dan Kewaspadaan PTM Terbatas

UPDATE: RI Catat 4.208.013 Kasus Covid-19 dan Kewaspadaan PTM Terbatas

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.