Jurus "Putar Haluan" Partai Perindo...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bak petir di siang bolong, Partai Perindo memberikan kejutan di perpolitikan Tanah Air.

Partai yang selama ini gencar mempopulerkan sosok pendiri dan ketua umumnya sendiri, yakni Hary Tanoesoedibjo, kini berencana mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Pernyataan itu keluar dari mulut CEO MNC Group Hary Tanoe pada Rabu (2/8/2017) kemarin. Hary menyatakan, usulan tersebut akan dibahas pada kongres partai.

Pernyataan dukungan Hary kepada Jokowi keluar setelah Bos MNC Group itu bertemu dengan Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengungkapkan, ia sempat bertemu Hary Tanoe pada Selasa (1/8/2017) malam kemarin.

"Saya semalam lima jam sama Pak Hary Tanoe," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (2/8/2017).

(Baca: Tjahjo Kumolo: Saya Semalam 5 Jam Sama Pak Hary Tanoe)

Tjahjo mengatakan, ia hadir memenuhi undangan sebuah acara yang digelar Hary Tanoe. Ia enggan menyebut secara detil mengenai acara itu. Menurut dia, acara tersebut juga diikuti oleh sejumlah gubernur.

Namun, Tjahjo menegaskan, Hary Tanoe tidak bicara soal dukungan Perindo kepada pemerintah dalam pertemuan tersebut.

"Tidak membicarakan soal itu ya. Tapi kami mengevaluasi kinerja Pak Jokowi," ujar Tjahjo.

Tjahjo sendiri baru mengetahui Perindo berubah haluan dari pemberitaan di media massa pada hari ini. Ia mengaku kaget dengan kabar itu.

"Saya juga cukup kaget beliau langsung (menyatakan dukungan), di media ya. Ya nanti kita lihat, ini kan mulai berkembang (dukungan ke pemerintah). Besok tanggal 5 Hanura juga Rakernas," kata dia.

Realistis

Sekretaris Jenderal Perindo, Ahmad Rofiq, beralasan dukungan tersebut merupakan sikap realistis partai dalam mewujudkan cita-cita politik.

Ia menyatakan, partai harus bisa membaca di tangan siapakah cita-cita politik Perindo bisa tersalurkan dengan baik. Karena itulah partainya memunculkan nama Presiden Jokowi sebagai salah satu alternatif tokoh yang dipandang mampu mewujudkan cita-cita partai.

"Partai harus realistis. Bahwa siapa yang lebih memungkinkan untuk didukung agar dalam konteks cita-cita politik Perindo itu dapat tersalurkan dengan baik itu melalui siapa yang mungkin. Apakah melalui Jokowi apakah melalui yang lain," ucap Rofiq, saat dihubungi Rabu.

Hal itu akan dibahas sebagai agenda utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) akhir tahun ini.

Rofiq mengakui, nama Jokowi pertama kali dilontarkan oleh Hary sebagai upaya uji coba di kalangan kader Perindo dan masyarakat luas.

Meski sebelumnya telah gencar mempopulerkan sosok Hary Tanoe melalui jaringan media milik MNC, Rofiq menilai wajar bila saat ini partainya justru hendak mendukung Jokowi di pemilu 2019.

Sebab, menurut Rofiq, Hary tak pernah sekalipun mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

"Tapi bahwa Pak Hary statement terbuka untuk menjadi capres kan enggak pernah. Tidak pernah terjadi," ujar Rofiq.

Rofiq melanjutkan, pencapresan Hary justru datang dari para kader Perindo sebagi bentuk militansi terhadap partai. Ia pun menilai wajar jika kader partainya menginginkan ketua umumnya menjadi presiden karena hal itu juga dialami oleh partai lain.

"Justru itu (pencapresan Hary Tanoe) keinginan kader agar terjadi militansi yang maksimal maka itu bisa terjadi, punya keinginan agar Pak Hary maju," ujar Rofiq.

(Baca: Usung Jokowi, Perindo Tegaskan Hary Tanoe Tak Pernah Nyatakan Maju Pilpres)

Kompas.com/Robertus Belarminus Para simpatisan Partai Perindo sudah mulai berdatangan di Sport Mall Kelapa Gading, di Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/3/2017), untuk mengikuti deklarasi dukungan Partai Perindo untuk pasangan cagub-cawagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kini, setelah keluar pernyataan bakal mendukung Jokowi di pemilu 2019, beberapa agenda politik Perindo pun berubah. Salah satunya terkait uji materi Undang-Undang Pemilu.

Perindo yang awalnya getol menentang keberadaan presidential threshold kini justru tak akan menggugat pasal tersebut.

Rofiq menyatakan, partainya hanya akan menggugat proses verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu yang hanya diberlakukan kepada partai baru.

Ia beralasan butuh fokus yang besar untuk menggugat pasal tersebut sehingga partainya tak akan mengajukan uji materi terkait presidential threshold yang kini ditetapkan di kisaran 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

"Kalau terkait dengan presidential threshold, Perindo memang sejak awal tidak akan membuat suatu gugatan," ujar Rofiq.

(Baca: Kini Dukung Jokowi, Perindo Tak Lagi Persoalkan "Presidential Threshold")

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, memprediksi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi Hary Tanoe sehingga memutuskan untuk mendukung Jokowi pada Pemilu 2019.

Menurut Qodari, tentunya juga mempertimbangkan sikap politik Hary yang diperlihatkan pada jaringan media miliknya yang selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah.

Dia menilai, dukungan Hary kepada Jokowi merupakan bentuk kerelistisan sikap politiknya sebagai seorang pengusaha.

"Sebagai seorang pengusaha, yang mulai tampak dari Pak Hary justru sikap realistisnya, beliau tentu menginginkan Perindo tumbuh di lahan yang subur dan itu bisa saja dinilainya lebih baik dengan cara mendukung Jokowi," ujar Qodari.

Terlebih, Hary memiliki jaringan media nasional yang kuat sehingga bisa dengan mudah mengasosiasikan partainya dengan Jokowi. Dengan adanya pemilu serentak, maka asosiasi Perindo dan Jokowi dinilai bisa sangat masif.

"Makanya menurut saya dengan jaringan medianya yang besar, dukungan Pak Hary kepada Pak Jokowi ini benar-benar bisa mengubah konstelasi politik ke depan," tutur Qodari.

(Baca juga: Wacana Dukungan dari Perindo, Apa Untungnya bagi Jokowi?)

Ada juga dugaan yang menyebut bahwa berubahnya haluan politik Hary Tanoe karena kasus hukum yang menjeratnya saat ini.

Hary saat ini berstatus tersangka di Bareskrim Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan berkaitan dengan kasus yang saat menimpanya, Qodari menjawab hal itu bisa saja terjadi. Namun, dugaan ini harus didalami lebih lanjut untuk memastikan.

"Yang jelas ini ibarat bemo belok enggak ada seinnya, enggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba belok aja," tutur dia.