Kompas.com - 02/08/2017, 17:53 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela sidang Paripurna DPR-RI, Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela sidang Paripurna DPR-RI, Kamis (20/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan yang menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku senang Partai Perindo mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo. 

Tjahjo mengungkapkan, pada Selasa (1/8/2017) malam kemarin, ia sempat bertemu Hary Tanoesoedibjo, pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Perindo.

"Saya semalam 5 jam sama Pak Hary Tanoe," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (2/8/2017).

Tjahjo mengatakan, ia hadir memenuhi undangan sebuah acara yang digelar Hary Tanoe. Ia enggan menyebut secara detil mengenai acara itu.

Baca: Tak Usung Hary Tanoe, Perindo Siap Majukan Jokowi sebagai Capres

Menurut dia, acara tersebut juga diikuti oleh sejumlah gubernur.

Namun, Tjahjo menegaskan, Hary Tanoe tidak bicara soal dukungan Perindo kepada pemerintah dalam pertemuan tersebut.

"Tidak membicarakan soal itu ya. Tapi kami mengevaluasi kinerja Pak Jokowi," ujar Tjahjo.

Tjahjo sendiri baru mengetahui Perindo berubah haluan mendukung pemerintah dari pemberitaan di media massa pada hari ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku kaget dengan kabar itu.

"Saya juga cukup kaget Beliau langsung (menyatakan dukungan), di media ya. Ya nanti kita lihat, ini kan mulai berkembang (dukungan ke pemerintah). Besok tanggal 5 Hanura juga Rakernas," kata dia.

Baca: Ada Apa di Balik Dukungan Perindo untuk Jokowi?

Tjahjo menegaskan, dukungan Partai Perindo ini tidak terkait dengan kasus hukum yang menjerat bos MNC Group tersebut.

Hary saat ini berstatus tersangka di Bareskrim Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

"Enggak ada barter-barteran," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X