Polisi Duga Bos PT IBU Tipu Konsumen Dengan Label Gizi di Kemasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menetapkan tersangka Direktur PT Indo Beras Unggul (IBU) Trisnawan Widodo dengan sangkaan melakukan kecurangan.

Menurut polisi, label kemasan beras merk "Maknyusss" dan "Ayam Jago Merah" mencantumkan nilai gizi yang menyesatkan konsumen.

"Di mana konsumen tidak menerima hak-hak yang disajikan di label kemasan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Di kemasan itu, tercantum nilai angka kecukupan gizi (AKG) yang terkandung dalam beras.

(baca: Kasus Beras, Polisi Tetapkan Bos PT IBU sebagai Tersangka)

Padahal, kata Martinus, dalam produk bahan baku seperti beras, semestinya tercantum komposisi. Tabel AKG hanya tercantum pada kemasan makanan olahan.

"Bila seseorang mau karbohidrat rendah, maka kita bisa pilih atau tidak pilih memilih produk tersebut. Kalau beras tidak ada AKG-nya," kata Martinus.

Baik beras Maknyuss maupun Ayam Jago mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) 2008 dengan kualitas beras premium.

(baca: Kapolri: Kasus Beras Maknyuss Bukan untuk Gagah-gagahan Polisi)

Padahal, dalam ketentuan SNI 2008, kualitas beras ditentukan dengan indikator mutu 1 hingga mutu 5.

Indikator beras medium dan premium baru ditetapkan dalam SNI 2015.

"Tapi setelah dicek di laboratorium, bukan mutu satu ataupun dua, malah di bawahnya," kata Martinus.

Hal tersebut juga didukung keterangan dua ahli gizi dan empat ahli perlindungan konsumen yang dimintai keterangan oleh penyidik.

Selain itu, kata Martinus, dua merek beras itu juga tidak mencantumkan PT IBU sebagai perusahaan produsen di kemasannya.

(baca: Produsen Beras Maknyuss dan Cap Ayam Jago Bantah Pakai Beras IR64)

Di kemasan itu, tercantum nama PT Sakti sebagai produsen. Menurut dia, hal itu menyulitkan pengawasan stakeholder terhadap produksi beras tersebut.

"Pengawasan stakeholder tidak bisa optimal karena PT-nya tidak sesuai dengan tempat diproduksi, berapa jumlah produksi dan berapa yang didistribusi," kata Martinus.

Atas perbuatannya, Trisnawan dijerat Pasal 382 BIS tentang Perbuatan Curang dan Pasal 144 jo pasal 100 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (e), (f), (g) atau pasal 9 ayat (h) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.