Mendagri Akui dari Pusat Sampai Desa Banyak Sumber Pungli

Kompas.com - 02/08/2017, 13:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih banyak praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri workshop workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).

"Mulai dari tingkat pusat sampai desa itu panjang dan banyak sumber pungli," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan daerah. Ketujuh area tersebut adalah sektor perizinan, hibah, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.

(baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Meski demikian, Tjaho menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri telah mengupayakan pemberantasan pungli melalui pendekatan hukum.

Selain itu, pihaknya juga mencanangkan penanaman budaya anti-pungli, sosialiasi dan pemetaan area rawan pungli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pendekatan hukum harus jadi pijakan saber pungli. Penindakan tegas terhadap aparat dan masyarakat," tutur Tjahjo.

"Arahan Presiden (Joko Widodo) sudah jelas, satu rupiah pun harus di lawan," tegasnya.

(baca: Sejak Dibentuk, Satgas Saber Pungli Amankan Uang Rp 17 Miliar)

Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan.

Masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.