Berani Terobos Angka Pidana Minimum, Hakim Kasus Fidelis Diapresiasi

Kompas.com - 02/08/2017, 13:08 WIB
Fidelis Arie Sudewarto (36) saat berada di sel tahanan Pengadilan Negeri Sanggau usai sidang pembacaan putusan, Rabu (2/8/2017). KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANFidelis Arie Sudewarto (36) saat berada di sel tahanan Pengadilan Negeri Sanggau usai sidang pembacaan putusan, Rabu (2/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat cukup memandang positif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memutus perkara Fidelis dengan pidana penjara 8 bulan ditambah denda 1 milyar rupiah subsider 1 bulan penjara.

Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero mengatakan, putusan hakim ini memang lebih besar dari angka tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 5 bulan ditambah denda 800 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.

Namun, Majelis Hakim telah melakukan sesuatu yang patut dipuji, yakni menerobos angka pidana minimum.

Meski dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa yang terbukti adalah Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika, namun Majelis Hakim memandang bahwa pasal yang terbukti ialah Pasal 116 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang memiliki besaran pidana minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun penjara, ditambah denda 1 milyar rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah.

Pasal 116 ayat 1 sendiri adalah pasal yang memidanakan penggunaan atau pemberian narkotika golongan 1 pada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum.

"Walau kami berharap Majelis Hakim bisa memutus di bawah atau setidaknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun keberanian Majelis Hakim untuk menerobos pidana minimum ini patut dipuji," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya kepada kompas.com, Rabu (2/8/2017).

(Baca: Fidelis Divonis 8 Bulan Penjara dan Denda Rp 1 Miliar)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yohan, putusan ini selaras dengan nilai yang coba dibangun melalui dua surat edaran Mahkamah Agung, Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 3 Tahun 2015, yang secara literal membuka ruang penerobosan ketika dihadapkan dengan pemakai narkotika yang dikenakan pasal lain yang tidak pas.

"Dari kasus ini, kita juga melihat sebuah aspek advokasi yang sungguh penting, yakni pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Namun, hal-hal tersebut dapat ditunda sampai setidaknya muncul respons keluarga dan juga jaksa dalam menyikapi putusan ini, terutama dalam aspek upaya hukum, jika diperlukan," ucap Yohan.

Untuk analisis putusan secara keseluruhan, lanjut Yohan, pihaknya akan menunggu salinan putusan yang akan diberikan pada keluarga terlebih dahulu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.