Sekretaris Komisi Fatwa MUI Nilai Imunisasi Dibolehkan

Kompas.com - 02/08/2017, 09:34 WIB
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni'am menyampaikan bahwa imunisasi dibolehkan.

Hal ini disampaikannya terkait adanya penolakan terhadap imunisasi Measles Rubella (MR) oleh sejumlah pihak.

MUI, kata dia, mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi yang salah satunya menegaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan untuk kepentingan kesehatan, baik individu maupun kesehatan masyarakat.

"Tetapi imunisasi yang tadi dibolehkan itu wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci," kata Asrorun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).


Menurut dia, harus dibedakan antara vaksin dan vaksinasi. Adapun vaksinasi merupakan proses pengebalan tubuh menggunakan vaksin.

Asrorun menuturkan, tak ada masalah dengan vaksinasi. Sebab, vaksinasi dianggap sebagai ikhtiar atau usaha untuk menjaga kesehatan dengan memasukkan virus yang dilemahkan, sehingga daya tahan tubuh meningkat terhadap penyakit tertentu.

(Baca juga: Ada Penolakan Vaksin MR, Presiden Minta Menteri Segera Bergerak)

Di samping itu, ada kondisi-kondisi darurat dimana jika seseorang tak divaksin maka akan mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

Kemudian, ada opini dari ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang menyatakan bahwa vaksin tertentu dibolehkan. Di sisi lain, tak ada alternatif pengobatan lain.

Adapun terkait label halal, menurut dia, belun ada pengajuan vaksin halal dari pihak mana pun.

"Setahu saya belum ada ajuan untuk kepentingan sertifikasi halal," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X