Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Seharusnya Langsung Respons Kasus Novel setelah Peristiwa Terjadi

Kompas.com - 01/08/2017, 21:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang baru memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, hampir tiga bulan setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, terjadi.

Pada Senin (31/7/2017) kemarin, Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk mendapatkan laporan perkembangan pengusutan kasus Novel. 

Polisi belum berhasil menangkap pelakunya hingga saat ini.  

"Saya mempertanyakan karena responsnya rendah, baru sekarang memanggil (Kapolri)," ujar Busyro, seusai menghadiri diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Baca: Jokowi dan Kapolri Tak Bicarakan TPF Kasus Novel

Menurut Busyro, pasca-kejadian, seharusnya Presiden Jokowi merespons kasus ini dengan cepat dan langsung menginstruksikan agar dibentuk tim independen.

Hal ini juga disuarakan para pegawai KPK melalui Pimpinan KPK yang saat itu menemui Presiden Jokowi.

Akan tetapi, tim independen tak kunjung dibentuk.

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus turut memberikan jaminan keselamatan para pegawai KPK.

Penuntasan kasus Novel menjadi cermin perhatian Presiden Jokowi atas keselamatan para pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi.

"Pegawai KPK kan tulang punggung KPK. Pimpinan kan hanya 4 tahunan, apalagi yang pegawai tetap kan sampai lama kerja di sana. Maka aspirasinya harusnya didengar," kata Busyro.

Selain itu, lanjut Busyro, pembentukan tim independen untuk mengungkap ada atau tidaknya anggota polisi yang turut terlibat pada kasus ini seperti dikatakan Novel.

Baca: Tim Gabungan Tak Berarti KPK Ikut dalam Investigasi Kasus Novel

Jika hanya ditangani kepolisian, akan muncul kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus ini rawan kepentingan.

"Untuk membuktikan hipotesa itu benar atau tidak, secara metodologis dan prinsip transparansi, maka yang bisa buktikan dan membebaskan dugaan kepentingan sejumlah perwira tinggi di Polri benar atau tidak, maka berikan kewenangan itu pada tim independen. Enggak ada jalan lain," kata Busyro.

Novel sebelumnya menduga ada "orang kuat" yang menjadi dalang serangan itu.

Bahkan, dia mengaku mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat.

"Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat," kata Novel.

"Awalnya, saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.

Kompas TV Siapa Jenderal di Balik Penyerangan Novel?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com