Alasan Pemerintah Kembali Tunjuk PT Garam untuk Impor Garam

Kompas.com - 01/08/2017, 20:04 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita setelah melakukan halal bihalal di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMenteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita setelah melakukan halal bihalal di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menugaskan PT Garam untuk mengimpor bahan baku garam konsumsi. 

Kembali ditunjuknya PT Garam menimbulkan pertanyaan, karena lebih kurang sebulan lalu, mantan Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono, ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin importasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, alasan penunjukan PT Garam karena Kemendag mengikuti peraturan.  

"Karena memang ketentuannya untuk ( impor garam) konsumsi harus PT Garam. Aturannya kan harus PT Garam," kata Enggartiasto, seusai menerima penghargaan dari UKP Pancasila, di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Baca: Atasi Kelangkaan, Pemerintah Akan Impor Garam

Menurut Enggartiasto, izin impor bahan baku garam konsumsi sebanyak 75.000 ton itu akan mencukupi kebutuhan pasar hingga masa panen tiba.

Dengan catatan, ada tambahan dari produksi garam dalam negeri.

Dia berharap produksi garam dalam negeri bisa meningkat di masa panen nanti.

Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya enggan menjelaskan detil mengenai izin importasi yang diberikan Kemendag, apakah untuk bahan baku garam konsumsi ataukah untuk garam konsumsi.

Menilik ketentuannya, yakni Permendag 125 tahun 2015, impor garam konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang bergerak di bidang usaha pergaraman setelah mendapatkan penugasan dari Menteri Perdagangan dan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Jokowi Janji Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Garam

Dalam beleid itu, penugasan dan rekomendasi diberikan untuk impor garam konsumsi, bukan untuk impor bahan baku garam konsumsi.

"Dikonfirmasi ke Kemendag tentang perubahan ketentuan impor supaya lebih jelas," kata Agung.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan belum memberikan respons saat dikonfirmasi.  

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X