Alasan Pemerintah Kembali Tunjuk PT Garam untuk Impor Garam

Kompas.com - 01/08/2017, 20:04 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita setelah melakukan halal bihalal di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMenteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita setelah melakukan halal bihalal di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menugaskan PT Garam untuk mengimpor bahan baku garam konsumsi. 

Kembali ditunjuknya PT Garam menimbulkan pertanyaan, karena lebih kurang sebulan lalu, mantan Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono, ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin importasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, alasan penunjukan PT Garam karena Kemendag mengikuti peraturan.  

"Karena memang ketentuannya untuk ( impor garam) konsumsi harus PT Garam. Aturannya kan harus PT Garam," kata Enggartiasto, seusai menerima penghargaan dari UKP Pancasila, di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Baca: Atasi Kelangkaan, Pemerintah Akan Impor Garam

Menurut Enggartiasto, izin impor bahan baku garam konsumsi sebanyak 75.000 ton itu akan mencukupi kebutuhan pasar hingga masa panen tiba.

Dengan catatan, ada tambahan dari produksi garam dalam negeri.

Dia berharap produksi garam dalam negeri bisa meningkat di masa panen nanti.

Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya enggan menjelaskan detil mengenai izin importasi yang diberikan Kemendag, apakah untuk bahan baku garam konsumsi ataukah untuk garam konsumsi.

Menilik ketentuannya, yakni Permendag 125 tahun 2015, impor garam konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang bergerak di bidang usaha pergaraman setelah mendapatkan penugasan dari Menteri Perdagangan dan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Jokowi Janji Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Garam

Dalam beleid itu, penugasan dan rekomendasi diberikan untuk impor garam konsumsi, bukan untuk impor bahan baku garam konsumsi.

"Dikonfirmasi ke Kemendag tentang perubahan ketentuan impor supaya lebih jelas," kata Agung.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan belum memberikan respons saat dikonfirmasi.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X