Pemerintah Berkomitmen Bebaskan Anak Indonesia dari Campak dan Rubella

Kompas.com - 01/08/2017, 14:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan, pemerintah berkomitmen membebaskan anak Indonesia dari ancaman penyakit campak dan rubella.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memberikan laporan pada acara Pencanangan Kampanye Tingkat Nasional dan Introduksi Imunisasi Campak (Measles) Rubella (MR) di MTsN 10 Sleman, Jogjakarta, Selasa (1/8/2017).

Pada acara yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo itu, Puan menyampaikan bahwa campak dan rubelle harus dieliminasi dan dikendalikan karena penyakit tersebut menyebabkan komplikasi yang serius.

"Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan eliminasi penyakit campak (measles) dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella atau Congenital Rubella Syndrome di Indonesia pada tahun 2020," kata Puan, sebagaimana dikutip Kompas.com dalam siaran pers dari Kemenko PMK.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan imunisasi MR tambahan untuk anak usia 9 bulan sampai dengan kurang 15 tahun.

Selanjutnya, diikuti peralihan vaksin campak menjadi vaksin MR dalam program imunisasi.

Puan menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, pada bulan Agustus-September 2017 di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, dan kedua pada bulan Agustus-September 2018 di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa.

"Agar eliminasi campak dan pengendalian rubella dapat terwujud pada tahun 2020, maka kampanye imunisasi MR ini harus mencapai cakupan minimal 95 persen dari sasaran yang harus mendapatkan imunisasi MR," ujar Puan.

Pada acara itu, secara resmi menandai dimulainya masa pemberian imunisasi tambahan MR secara massal di 6 provinsi Pulau Jawa.

Untuk mendorong keberhasilan kampanye ini, Menko PMK juga meminta dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Turut hadir pada acara ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono X, serta Bupati Sleman Sri Purnomo.

Usai pencanangan kampanye, Menko PMK mendampingi Presiden beserta rombongan meninjau pelaksanaan pelayanan imunisasi di sekolah.

Kompas TV Sekitar 400 calon jemaah haji asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjalani vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.