Kompas.com - 01/08/2017, 12:58 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritik langkah Pemerintah yang akan membuka keran impor garam menyusul adanya kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

"Kebijakan pada garam kali ini adalah kebijakan yang paling tidak bagus selama ini dan ini akibatnya adalah akibat yang paling jelek yang kita alami selama kita ada di Indonesia ini," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Agus amat menyayangkan kondisi kelangkaan garam saat ini. Sebab, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang.

Seharusnya, kata dia, pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada petani garam.

(baca: Atasi Kelangkaan, Pemerintah Setujui Impor Garam dari Australia)

Agus juga menyayangkan kebijakan tersebut justru membuat banyak pabrik garam tutup.

Ia memahami bahwa impor garam merupakan solusi kelangkaan garam. Namun, hal itu tak bisa terus menerus dilakukan.

"Masa setiap hari kita harus mengalami krisis terus? Dan krisisnya hanya tertanggulangi dengan impor," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

"Rasanya ini para menterinya harus berpikir, menteri harus punya kemampuan yang hebat. Ini sih bukan kemampuan yang hebat. Ini sih kemampuan siapa saja orang juga bisa. Enggak punya garam, impor," sambung dia.

 

(baca: Jokowi Janji Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Garam)

Agus meminta agar pemerintah memikirkan langkah antisipasi dan penanggulangan masalah kelangkaan garam ini. Termasuk menegur menteri-menteri terkait.

"Presiden harus memberi peringatan yang keras kepada Menteri BUMN. Masa dia tidak bisa mengambil kebijakan yang bagus bahkan tidak bisa mengantisipasi dan menanggulangi masalah garam ini," ucapnya.

Pemerintah akan membuka keran impor garam. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

(baca: Industri Garam di Jawa Barat Gulung Tikar)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri.

"Saya keluarkan izin (impor garam) untuk industri. Aman sudah," kata Enggartiasto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurut Enggartiasto, keputusan itu berdasarkan rapat di Kantor Wakil Presiden, yang menyepakati rekomendasi impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diserahkan kepada Kementerian Perdagangan.

Enggartiasto mengakui kelangkaan garam terjadi akibat pasokan berkurang karena terjadi gagal panen.

Saat ini, pemerintah tengah menghitung berapa jumlah garam yang bisa diimpor PT Garam. Dia belum mau merinci berapa kuota impor yang akan diterbitkan Kemendag.

Namun, ia mengklaim harga garam sudah berangsur turun sejak pemerintah memastikan akan segera melakukan impor.

Kompas TV Kelangkaan garam yang terjadi di sejumlah tempat di Pulau Jawa menyebabkan harga garam semakin mahal. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.