Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Terlibat Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kompas.com - 01/08/2017, 11:20 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial pada 2013, sebanyak 6,3 persen dari populasi anak-anak perempuan mengalami kekerasan seksual.

Pada periode yang sama, sebanyak 6,4 persen dari populasi anak-anak laki-laki juga mengalami kekerasan seksual.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, jumlah anak-anak di Indonesia saat ini mencapai sekitar 87 juta atau 34 persen dari total penduduk.

Menurut Pribudiarta, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terlihat semakin meningkat, karena orang-orang makin sadar mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

"Perlindungan anak berbasis masyarakat efektif untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi kekerasan," kata Pribudiarta dalam seminar bertajuk "Pembelajaran Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Masyarakat Adat dan Perkotaan" di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Pemerintah menargetkan pada 2030 mendatang, tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak dan kesetaraan gender bisa terwujud.

Oleh sebab itu, dia pun menuturkan keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat sangat berperan penting dalam pencapaian target ini.

Seminar dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat, salah satunya dari Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) Kuta Lombok Tengah.

TGH Abussulhi Khairi dari LPAD Kuta mengatakan, banyak tantangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, tak terkecuali tantangan adat.

Di Lombok Tengah, kata Abussulhi, masih banyak kejadian kawin-cerai di mana si laki-laki adalah seorang dewasa yang mengincar perempuan yang masih tergolong usia anak-anak.

Kawin paksa dan pembatasan kesempatan pendidikan juga banyak terjadi karena kepercayaan masyarakat yang menganggap peran perempuan hanyalah di dalam rumah.

"Tempat kami juga menjadi kawasan ekonomi khusus (pariwisata), marak sekali kafe-kafe ilegal dan prostitusi," kata Abussulhi.

(Baca juga: Mayoritas Anak Korban Kekerasan Seksual Tidak Mau Melanjutkan Sekolah)

Namun, beruntung berkat sekadar masyarakat yang mulai terbangun, sebanyak 20 kafe ilegal ditutup oleh pemerintah daerah setempat.

Selain terjadi di masyarakat rural, kekerasan seksual terhadap anak juga banyak terjadi di daerah perkotaan.

Menurut Endang Supriyati dari Yayasan Bandungwangi, Jakarta, sosialisasi kepada masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak harus terus dilakukan.

"Sosialisasi bisa dilakukan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang saat ini banyak ada di Jakarta," kata Endang.

Endang mengatakan, orang tua kini semakin dituntut perannya dalam perlindungan terhadap anak.

Sebagai bagian dari deteksi dini, orang tua juga diharapkan membangun komunikasi yang erat dengan anak, dan mau mendengarkan apapun permasalahan anak.

Kompas TV KPAI Prihatin Terhadap Korban Pencabulan di Palembang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com