Suap Anggota DPR dan Pejabat PUPR, Aseng Divonis 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 31/07/2017, 18:03 WIB
Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017).

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsider3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Mas'ud, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Aseng tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. 

Meski demikian, hakim menilai Aseng berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Baca: Menyuap Anggota DPR dan Pejabat PUPR, Aseng Dituntut 5 Tahun Penjara

Selain itu, menurut hakim, Aseng telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Aseng terbukti menyuap tiga anggota DPR.

Selain itu, ia juga dinyatakan terbukti menyuap seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tiga anggota DPR tersebut yakni, Damayanti Wisnu Putranti (PDI Perjuangan), Musa Zainuddin (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Yudi Widiana Adia (Partai Keadilan Sejahtera).

Ketiganya merupakan anggota Komisi V DPR.

Baca: Diminta Uang untuk Menyuap KPK, Aseng Merasa Ditipu Politisi PKS

Selain itu, menyuap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Uang yang diberikan Aseng ditujukan agar keempat orang tersebut mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Uang diberikan agar keempat penyelenggara negara tersebut menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya, yakni Abdul Khoir, dipilih menjadi pelaksana proyek tersebut.

Aseng terbukti memberikan uang Rp 330 juta pada Damayanti, untuk keperluan kampanye di Jawa Tengah.

Ia mengetahui bahwa Damayanti anggota Komisi V DPR yang dapat mengusulkan program aspirasi di Maluku dan Maluku Utara.

Aseng juga memberikan uang Rp 4,4 miliar pada Musa Zainudin. Uang itu merupakan bagian dari fee 8 persen atas program dana aspirasi yang diusulkan Musa.

Kemudian, memberikan Rp 7 miliar kepada Yudi Widiana Adia melalui Muhammad Kurniawan.

Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee untuk proyek tahun 2015 dan 2016.

Aseng juga memberi Rp 500 juta kepada Amran yang merupakan bagian komitmen sebesar Rp 2,6 miliar.

Uang itu merupakan hasil patungan dengan pengusaha Henokh Setiawan dan Abdul Khoir.

Kepada Amran, Aseng memberikan Rp 2 miliar pada 17 September 2015.

Uang itu untuk memenuhi dana operasional ulang tahun Kementerian PUPR dan Hari Raya Idul Adha.

Aseng terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Seusai berdiskusi dengan pengacara, Aseng menyatakan menerima putusan hakim dan tidak akan mengajukan upaya hukum banding.

"Terima kasih Yang Mulia, saya terima," kata Aseng.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

Nasional
Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Nasional
Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Nasional
Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Nasional
Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X