Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Kapolri, Jokowi Belum Putuskan Bentuk TPF Kasus Novel

Kompas.com - 31/07/2017, 17:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berencana membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Awalnya, Jokowi menyatakan, akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlebih dahulu.

Namun, setelah mendengar penjelasan dari Tito terkait perkembangan kasus Novel, Jokowi belum memutuskan untuk membentuk tim pencari fakta.

Menurut Tito, Presiden masih memercayai kinerja kepolisian yang akan bekerja sama dengan penyidik KPK dalam menangani kasus ini.

"Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK juga ya, karena teman-teman KPK cukup kredibel," kata Tito, dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017).

"Kalau dibentuk tim gabungan independen ini sifatnya mencari fakta, bukan investigasi. Beda dengan investigasi. Investigasi lebih mendalam lagi, masuk ke data mentah, termasuk analisis IT dan seterusnya," tambah Tito.

Baca: Telusuri Dugaan Keterlibatan Jenderal, Penyidik akan Temui Novel di Singapura

Tito menyadari, ada anggapan tim Polri kurang kredibel dalam menangani kasus ini.

Sebab, sudah 111 hari sejak penyerangan terhadap Novel, namun pelaku hingga kini masih belum tertangkap.

Namun, ia meyakini bahwa publik percaya dengan kerja penyidik KPK.

"Tim Polri bekerja, oke kalau dianggap kurang kredibel, saya kira tim dari KPK sangat dipercaya publik dan kredibel. Oleh karena itu, kita berpikir kenapa tidak digabungkan antara Polri dan KPK sehingga bergerak bersama-sama," kata dia.

Sebelumnya, desakan agar Jokowi membentuk tim pencari fakta semakin menguat, termasuk dari Novel sendiri.

Novel pesimistis kasusnya terungkap apabila hanya ditangani oleh kepolisian.

Kompas TV Rumah Novel Sudah di Intai Seminggu Sebelum Kejadian

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com