Setelah Infrastruktur Beres, Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih marak terjadi di tanah Papua.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, dalam petemuan itu, Jokowi banyak bicara soal berbagai program pemerintah, termasuk soal pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, PGI juga menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua yang masih kerap terjadi di era Jokowi.

"Pak Presiden banyak menjelaskan tentang pembangunan di Papua ketika sekarang ini banyak sorotan penegakan atas hak asasi manusia di Papua," kata Gomar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurut Gomar, Jokowi tidak menampik bahwa pemerintahannya belum maksimal dalam memperjuangkan Papua yang bebas dari pelanggaran HAM.

Namun, ketidakmaksimalan itu terjadi karena pemerintah tengah fokus menggarap infrastruktur di Papua yang masih sangat tertinggal dengan wilayah lainnya.

Setelah infrastruktur beres, maka Jokowi berjanji akan memperjuangkan agar tak ada lagi pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.

"Jadi pertama-tama prioritas memang ke pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur tanpa bermaksud mengabaikan itu, pada waktunya presiden akan selesaikan juga itu (masalah pelanggaran HAM)," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Buka Semua Wilayah di Papua dari Isolasi)

Setara Institute sebelumnya mencatat bahwa kasus pelanggaran HAM di Papua meningkat selama 2016 di Papua dapat dilihat dalam tiga sektor.

Sektor pertama yakni kekerasan terhadap warga sipil berupa penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan.

Sektor kedua, masifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekpresi di Papua.

Sektor ketiga yakni masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers. 

Setara mencatat kasus pelanggaran HAM itu dialami beragam kelompok, dari mulai warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Setara Institute menyebutkan jumlah korban dari warga sipil mencapai 2.214 orang, sedangkan dari aktivis politik terdata 489 orang.