Kompas.com - 31/07/2017, 14:32 WIB
Ilustrasi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHOIlustrasi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agus Hermanto menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lamban dalam merespons serangan teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Lebih dari 100 hari serangan teror terhadap Novel, hingga detik ini pelaku penyerangan tersebut masih misteri. Agus mengatakan, sejak awal dirinya sudah meminta Presiden untuk membentuk tim pencari fakta (TPF). Sayangnya, masukan itu tidak didengar.

"Persoalan ini susah dan menyita waktu begitu lama. Sampai saat ini belum ada kejelasannya, karena pemerintah dalam hal ini Presiden tidak secepatnya mengantisipasi ini," kata Agus ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, keberadaan TPF penting untuk mempercepat penanganan kasus Novel yang rumit. Adanya TPF akan sangat membantu karena terdiri dari para intelijen yang hebat.

 

(Baca: Polri dan KPK Bentuk Tim Gabungan Semi-Independen Ungkap Kasus Novel)

"Bukan kami mengecilkan arti kepolisian. Kepolisian sudah bekerja dengan bagus. Tetapi ini kan kompleks persoalannya, sehingga harus ditangani komprehensif," ucap Agus.

Dia pun berharap usai pertemuan Jokowi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, TPF bisa segera dibentuk.

"Kalau enggak ada, rasanya makin lama lagi. Mau sampai kapan bisa terungkap?" kata Agus.

"Sekali lagi kami menganjurkan, kami berpendapat yang terbaik Presiden secepatnya membentuk TPF," pungkas Agus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X