Saksi Akui Patrialis Persilahkan Basuki Menyuap Dua Hakim MK

Kompas.com - 31/07/2017, 12:39 WIB
Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Orang dekat Patrialis Akbar, Kamaludin, mengakui bahwa mantan Hakim Konstitusi itu pernah mempersilahkan pengusaha impor daging, Basuki Hariman, untuk menyuap dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakan Kamaludin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017). Kamaludin bersaksi untuk terdakwa Patrialis Akbar.

"Pak Patrialis sampaikan, 'Oh kalau untuk uang, silahkan saja Pak Basuki yang lakukan pendekatan'," ujar Kamaludin kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(baca: Patrialis Pakai Istilah Ahok untuk Sebut Nama Penyuapnya)

Kamaludin saat bersaksi untuk terdakwa Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kamaludin saat bersaksi untuk terdakwa Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/7/2017).
Awalnya, menurut Kamaludin, Patrialis menceritakan bahwa ada dua hakim yang belum memberikan pendapat mengenai perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kedua hakim yang dimaksud adalah Hakim Arief Hidayat dan Hakim Suhartoyo.

Dalam suatu pertemuan, menurut Kamaludin, Basuki dan stafnya, Ng Fenny menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pendekatan kepada dua hakim MK lainnya.

 

(baca: Anggita Mengaku Diberi Mobil, Pakaian dan Uang oleh Patrialis Akbar)

Basuki dan Fenny juga sudah menyiapkan uang Rp 2 miliar.

"Yang disampaikan pada saat itu, uang untuk meng-handle hakim yang belum memberikan pendapat," kata Kamaludin.

Setelah itu, Kamaludin menyampaikan keinginan Basuki itu kepada Patrialis. Menurut Kamaludin, Patrialis mempersilahkan Basuki melakukan pendekatan.

Bahkan, Patrialis menyarankan agar Basuki melakukan pendekatan kepada hakim menggunakan jasa pengacara bernama Lukas.

(baca: Anggita Ditawari Patrialis Apartemen dan Rumah Senilai Rp 1-2 M)

Dalam kasus ini, Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman.

Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut jaksa, Patrialis menerima 70.000 dollar AS, Rp 4 juta dan dijanjikan uang Rp 2 miliar yang belum terlaksana.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X