Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Dikhawatirkan Bias Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan jemaah haji kurang tepat.

Menurut dia, dana haji bisa digunakan untuk membangun infrastuktur, tetapi yang jelas berkaitan dengan kepentingan jemaah haji.

Kepentingan jemaah itu seperti membeli atau menyewa pesawat untuk ibadah haji, membangun asrama haji, atau membangun hotel di Mekah dan Madinah bagi para jemaah asal Indonesia.

"Kalau infrastruktur, ini untuk kepentingan jemaah atau tidak? Kan bisa bias," kata Agus, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/7/2017).

"Kalau infrastruktur di sini untuk membangun asrama haji, mungkin masih bisa. Tetapi kalau untuk membangun jalan tol, menurut saya ini kurang tepat," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Agus memahami bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menguatkan infrastruktur. Sebagai konsekuensinya dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Infrastruktur itu sangat perlu. Namun tidak harus menggunakan dana sembarangan," kata dia.

Bahkan menurut dia, penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur sangat riskan, karena dana yang digunakan itu adalah milik calon jemaah yang dikumpulkan bertahun-tahun.

"Tadi, bisa ditengarai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak sesuai kan berarti melanggar undang-undang. Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji," ucap Agus.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, rencana penggunaan dana haji untuk investasi akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent). Bagaimana pun uang itu adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah.

"Harus kita ingat bahwa ini adalah dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Harus prudent, harus hati-hati," kata Jokowi, Minggu (30/7/2017).

(Baca: Jokowi: Penggunaan Dana Haji Harus dengan Prinsip Kehati-hatian)

Ia mengatakan, apa pun bentuk investasi yang akan dilakukan dengan menggunakan dana ini, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan. Saat ini nilai dana haji yang tersimpan mencapai Rp 80 triliun.

"Itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, untuk infrastruktur, untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian," kata Jokowi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Menurut Lukman, ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

"Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat luas,” ujar Lukman, dikutip dari situs Kemenag.go,id, Sabtu (29/7/2017).

(Baca: Menag: Dana Haji Boleh untuk Investasi Infrastruktur Selama Sesuai Syariah)