Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kalau Ada Ulama Ingin Ubah Pancasila, Pasti Dibayar

Kompas.com - 31/07/2017, 09:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkritik jika ada sosok-sosok yang dianggap pemuka agama oleh satu kelompok masyarakat, namun menentang ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Gatot dalam ceramah wawasan kebangsaan dengan tema "Tantangan dan Uang" di hadapan sekitar 10.000 jemaah Keluarga Besar Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gedung MTA Pusat Surakarta, Jalan Ronggowarsito, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/7/2017).

"Kalau ada yang mengaku ulama, ingin mengubah Pancasila, maka pasti itu ulama dari luar yang dibayar untuk merusak Indonesia karena ulama Indonesia tidak akan memecah belah keutuhan negara," ujar Gatot sebagaimana dikutip siaran pers resmi Pusat Penerangan Mabes TNI, Senin (31/7/2017).

Gatot menegaskan bahwa peran pemuka agama di dalam mendirikan dan melanggengkan NKRI sangat besar. Dasar negara, yakni Pancasila juga sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk pemuka agama di dalamnya.

Maka, sangat tidak mungkin jika saat ini ada pemuka agama yang justru menentang, apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan siapa pun tidak boleh mengubahnya. Jadi, kalau ada ulama yang mengajak untuk mengubah Pancasila, jangan percaya," ujar Gatot.

(Baca juga: Jokowi: Kita Tak Akan Membiarkan Ancaman yang Merongrong Pancasila)

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa NKRI didirikan atas dasar kebinekaan suku, agama, ras dan adat istiadat yang harus dipertahankan karena di situlah letak kebesaran bangsa Indonesia.

Jangan sampai, lanjut Gatot, "musuh" menggunakan celah keberagaman yang merupakan takdir Indonesia untuk diadu domba.

"Banyak suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke, dan banyak tunas agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib menjaga jangan sampai terbelah oleh pihak lain dan jangan sampai mau diadu domba oleh negara lain," ujar dia.

Kompas TV Bahkan, setiap PNS juga dilarang masuk ormas yang ada kaitannya dengan politik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com