Debat "Presidential Threshold" Dinilai Tak Terkait Kualitas Demokrasi - Kompas.com

Debat "Presidential Threshold" Dinilai Tak Terkait Kualitas Demokrasi

Kompas.com - 31/07/2017, 08:17 WIB
Ilustrasi PemiluSERAMBI/M ANSHAR Ilustrasi Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, menilai bahwa tidak ada kaitannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dengan peningkatan atau penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Tidak ada urusannya presidential threshold dengan peningkatan kualitas atau penurunan demokrasi. Bukan itu tolok ukurnya," kata Arie di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2017).

Presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan pada 21 Juli 2017 dini hari itu menjadi sorotan karena menimbulkan dinamika politik di DPR.

Dalam rapat paripurna yang mengesahkan UU Pemilu, empat fraksi menyatakan walk out karena tidak setuju dengan aturan presidential threshold 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014.

Pengesahan UU Pemilu itu juga memicu pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Demokrat dan Gerindra, ketentuan presidential threshold melanggar prinsip keserentakan pada Pemilu 2019.

(Baca: SBY Akui Pertemuan dengan Prabowo Dipicu Pengesahan UU Pemilu)

Namun, Arie memprediksi pertemuan Prabowo dengan SBY hanya diisi pembicaraan yang di dalamnya penuh dengan kepentingan politik.

"Apa yang keduanya bicarakan itu hanya untuk menang pada pemilu 2019. Itu saja," kata Arie.

Begitu juga dengan pembelaan yang dilakukan pemerintah selama ini yang menegaskan bahwa jika tidak ada ambang batas, maka kualitas demokrasi akan menurun dari pemilu sebelumnya.

(Baca juga: Tjahjo: Sudah 2 Kali Pilpres, Kenapa Sekarang "Presidential Threshold" Dibahas?)

Arie menilai bahwa retorika yang disampaikan pemerintah juga tidak masuk akal.

"Kalau ditanya, apa kaitannya, silakan tanya mereka dan saya yakin, mereka tidak dapat menjawab hal itu secara masuk akal," ucapnya.

Arie melanjutkan, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi yang menolak adanya presidential threshold, diharapkan lebih memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dibanding memperdebatkan permasalahan yang tidak baru.

Bukan tanpa alasan, Pemilu 2019 dinilai akan lebih rumit bagi masyarakat untuk memilih. Sebab, masyarakat harus mencoblos anggota legislatif DPR, DPRD, DPD dan juga pasangan calon presiden.

"UU Pemilu, sudah disahkan dan digugat ke MK. Lebih baik memikirkan hal lain seperti pendidikan pemilih. Di situ, akan terlihat kualitas demokrasi yang sebenarnya," kata dia.

(Amriyono Prakoso/Tribunnews)

***
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Persoalan Presidential Threshold Hanya Untuk Menang Pemilu 2019"

Kompas TV UU Pemilu Buka Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Nasional
Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Internasional
Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional

Close Ads X