Ombudsman: Siapa yang Bisiki Pak Tito sampai Sekian Ratus Triliun?

Kompas.com - 29/07/2017, 13:23 WIB
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dan Adrianus Meliala, serta Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dalam konferensi pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (27/7/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dan Adrianus Meliala, serta Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dalam konferensi pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI tengah melakukan penyelidikan atas dugaan maladministrasi dalam penggerebekan pabrik beras PT IBU oleh Satgas Pangan Bareskrim Polri. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, Ombudsman sudah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono.

Ombudsman mempertanyakan kenapa penggerebekan pabrik beras itu sampai didatangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta diliput berbagai media.

"Saya bilang, kok kayak atraksi sirkus ya?" kata Alamsyah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Selain itu, Ombudsman juga menduga ada pasokan informasi yang diberikan ke penegak hukum dan publik tidak akurat, bahkan menyesatkan. Ia mempertanyakan kata-kata Kapolri saat penggerebekan, yang menyebut bahwa kasus tersebut merugikan negara sampai ratusan triliun.

"Siapa yang bisiki pak Tito sampai sekian ratus triliun?" kata dia.

Baca juga: Apa Beda Beras Premium dan Medium?

Menurut Alamsyah, penggerebekan yang berlebihan serta informasi yang tidak akurat tersebut telah membuat saham PT IBU jatuh. Pengusaha beras lainnya pun mengalami ketakutan.

"Ini kan bahaya, kalau mau pencitraan, pilih lah medan yang pas pada saat kampanye, jangan orang mau menyidik dengan baik digunakan ditunggangi untuk pencitraan," ucapnya.

Alamsyah menambahkan, Ombudsman juga menyelidiki apakah lembaga atau institusi yang betugas melakukan pengawasan terhadap pabrik beras sudah berjalan dengan baik.

"Konsekuensi kalah mengeluarkan izin, harus mengawasi. Kalau ada pidana, baru ke kepolisian. Ada potensi institusi pengawas bekerja tidak proper," kata dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


PenulisIhsanuddin
EditorErlangga Djumena
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X