Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Diminta Bersiap Terima Undangan Pansus Angket

Kompas.com - 28/07/2017, 19:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus akan menjadwalkan pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, Masinton meminta Pimpinan KPK untuk mempersiapkan diri.

"Ya nanti pasti kami panggil (KPK). Siapkan diri saja baik-baik, siapkan bahan-bahannya nanti," kata Masinton, seusai sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Masinton tidak menyebutkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan.

Politisi PDI Perjuangan itu yakin, Pansus akan menuntaskan kerjanya sesuai waktu yang ditentukan yakni 60 hari kerja.

"Kami mah pengen lebih cepat lebih baik, orang bahannya sudah numpuk," ujar Masinton.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukannya, Pansus Angket KPK telah memanggil sejumlah pihak, di antaranya, Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Pansus juga memanggil mereka yang pernah bersaksi pada kasus korupsi, seperti mantan anak buah M Nazaruddin, Yulianis; terpidana kasus suap sengketa pilkada Mukhtar Effendi, dan keponakannya Niko Panji Tirtayasa.

Adapun, Niko alias Miko juga merupakan saksi kasus Akil Mochtar.

Pansus juga melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin di Bandung untuk mewawancarai para koruptor.

Keberadaan Pansus Angket KPK sendiri saat ini menjadi sorotan di internal DPR karena dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas.

Awalnya, Pansus dibentuk untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan Miryam, mengatakan, Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Namun, kerja Pansus dalam sepekan terakhir dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ketidakjelasan tujuan Pansus membuat Demokrat tidak mengirim perwakilan.

Sementara, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menuturkan, kerja Pansus saat ini mulai mengarah pada pelemahan KPK.

Fraksi PAN pun mempertimbangkan untuk menarik perwakilannya.

Adapun, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Partai Gerindra melihat ada potensi pembubaran KPK pada akhir kerja Pansus.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Gerindra menarik perwakilannya dari Pansus.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com