Masinton Bantah Pansus Angket KPK Masuk Ranah Perkara e-KTP

Kompas.com - 28/07/2017, 18:48 WIB
Dari kiri ke kanan foto, Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu, dan moderator acara di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jumat (28/7/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Dari kiri ke kanan foto, Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu, dan moderator acara di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jumat (28/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan, ada yang mengkaitkan pansus tersebut dengan kasus korupsi e-KTP.

Namun, Masinton membantah hal tersebut. Menurut dia, Pansus Hak Angket KPK tidak masuk ke kasus e-KTP.

"Ini kami tidak ada masuk ranah perkara. Cari saja di mana kami bahas angket masuk ke ranah perkara," kata Masinton dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Dia mengatakan, asumsi itu berasal dari pihak-pihak yang mendukung KPK. Menurut dia, dengan kerja pansus yang tak masuk ke perkara e-KTP ini, asumsi yang menyatakan pansus terkait kasus e-KTP harusnya gugur.


Pansus, lanjut Masinton, tidak pernah mencari-cari kesalahan KPK. Masinton menilai persoalan di KPK memang sudah ada, bukan dicari-cari.

Dalam penyelidikan pansus, ada dugaan dan temuan sejumlah persoalan. Salah satunya, Masinton menyebut adanya dugaan mafia aset di KPK. Bagaimana barang yang seharusnya disita untuk negara, tetapi tidak disita.

Namun, Masinton tidak menjelaskan pada kasus apa hal tersebut ditemukan.

"Ini temuan dari saksi kemarin. Tentu ini kami harus verifikasi dan kami cek ke lapangan. Ini baru dugaan-dugaan dan informasi kan harus terkonfirmasi," ujar Masinton.

(Baca juga: Formappi: Pansus Angket KPK Akan Rusak Citra Pemerintah)

Pihaknya membantah melemahkan KPK. KPK, lanjut dia, dikenal sebagai lembaga superbody. Secara kelembagaan dia menilai KPK sudah kuat.

"Kalau dia lemah, dia sendiri yang melemahkan karena kewenangan besar disalahgunakan," ujar Masinton.

(Baca juga: Demokrat Sebut Kerja Pansus Angket KPK Makin Tak Jelas)

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X