Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

27 Juli yang Bersejarah dari Cikeas

Kompas.com - 28/07/2017, 10:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Tanggal 27 Juli menjadi sebuah hari yang bersejarah. Dulu, tanggal itu dikenal dengan peristiwa "Kuda Tuli" (Kerusuhan 27 Juli) pada tahun 1996.

Saat itu, para pendukung Soerjadi yang merupakan Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan periode 1996-1998 menyerbu dan berusaha menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Adapun Megawati merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Surabaya untuk periode 1993-1998.

Peristiwa kerusuhan ini meluas dan menyebabkan kerusuhan di wilayah Jakarta Pusat terutama di Cikini dan Salemba. Lempar batu hingga pembakaran gedung terjadi.

Namun, 21 tahun kemudian, 27 Juli tak lagi hanya menjadi hari bersejarah bagi PDI-P.

Pada 27 Juli 2017, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto bertemu dan menghasilkan beberapa kesepakatan.

(Baca: SBY: Demokrat dan Gerindra Sepakat Kawal Pemerintahan Tanpa Koalisi)

Pertemuan SBY-Prabowo ini sudah lama direncanakan. Namun, kedua pimpinan partai itu baru bisa bertemu untuk membahas UU Pemilu. Alasannya, SBY baru pulang dari kegiatan kunjungan ke sejumlah negara pada 24 Juli.

Keesokan harinya, Demokrat akhirnya melakukan rapat, sehingga setelah dicocokan pertemuan keduanya dilangsungkan pada 27 Juli.

"(Tanggal) 25 kami rapat internal, nah siap-siap, terus telepon-teleponan sana, sana tanya, sini tanya, yang paling memungkinkan pas waktunya 27," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, di kediaman SBY, Kamis malam.

Mengapa pertemuan tidak dilangsungkan pada Jumat (28/7/2017), Hinca memilih menjawabnya dengan bercanda.

"Ya sama saja (tanggal 27 atau 28), enggak sekalian saja kenapa (tidak) tanggal 5 Agustus," ujar Hinca.

(Baca: Diplomasi Nasi Goreng, Cara SBY Menyambut Prabowo di Cikeas)

Tidak ada faktor atau alasan khusus dalam pemilihan waktunya. Dia hanya menganggap waktu pertemuan SBY dan Prabowo ada di angka yang baik.

"Jadi menarik ya teman-teman angka 27. 2+7=9, bagus juga sih," ujar Hinca.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com