"Kalau yang dilakukan negara itu tepat, kita tunduk. Tapi kalau tidak tepat, apalagi melukai rakyat, maka kita kita akan kritisi. Kita tolak secara gamblang, tegas, terang," tutur SBY.
Sedangkan Prabowo sendiri mengatakan bahwa ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebagai aturan yang mengurangi kualitas demokrasi.
"Presidential threshold 20 persen adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
(Baca: Prabowo: "Presidential Threshold" Lelucon Politik yang Menipu Rakyat)
Meski begitu, menurut SBY, pertemuan ini bukan berarti bahwa Partai Demokrat dan Partai Gerindra akan melakukan koalisi saat Pemilu 2019.
Kedua partai akan meningkatkan kerja sama, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses politik, terutama yang dilakukan pemerintah jika itu dinilai melukai rakyat Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.