JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekomonian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Para menteri mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017) sekitar pukul 11.00 WIB. Agenda pertemuan ini tak ada dalam jadwal resmi Presiden Joko Widodo yang disebarkan ke awak media.

Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku dipanggil secara mendadak.

"Belum tahu saya mau ngapain ini. Mendadak. Belum tahu ada apa," ucap menteri asal partai Nasdem ini sambil memasuki area Istana Kepresidenan.

Selain Siti, menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ada pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam.

Evaluasi

Usai pertemuan, Siti mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan evaluasi secara umum kementerian di bidang ekonomi dan kemaritiman.

"Soal survei ekonomi, soal catatan World Bank, hasil survei Nielsen," kata Siti.

Siti mengatakan, hasil berbagai hasil survei yang dipaparkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah relatif baik. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan Presiden.

"Ada problem daya beli dan lain-lain," ucap Siti.

Selain itu, menurut Siti, Presiden Jokowi juga menyoroti soal kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh setiap kementerian. Peraturan yang dikeluarkan harus berdampak pada perbaikan ekonomi.

"Semua menteri tadi diminta waspada dan hati hati dalam hal kualitas regulasi, baik secara formil atau materil," ucapnya.

(Baca juga: "Curhat" Jokowi Saat Rapat Kabinet di Istana...)

Selain itu, menurut Siti, Presiden juga menyinggung masalah yang saat ini sedang disorot publik. Misalnya mengenai beras oplosan dan kelangkaan garam.

"Yang persepsi publiknya sedang kuat saja," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan Menperin Airlangga Hartarto. Menurut Politisi Golkar ini, pertemuan di dalam banyak membahas soal regulasi yang masih menghambat investasi.

"Dan Presiden menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar perekonomian dan investasi bisa tumbuh, ekonomi bisa tumbuh, daya saing masyarakat bisa meningkat," ucap Airlangga.