Aktivis Sebut Komnas HAM Takut Dikriminalisasi jika TPF Novel Baswedan Dibentuk

Kompas.com - 27/07/2017, 06:37 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak Ketika Ditemui Dalam Kegiatan Peringatan Hari Tanpa Tembaka se-Dunia (HTTS) 2017, di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak Ketika Ditemui Dalam Kegiatan Peringatan Hari Tanpa Tembaka se-Dunia (HTTS) 2017, di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dorongan aktivis agar Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus penyidik KPK Novel Baswedan tak digubris Komnas HAM.

Bukannya enggan, kata Dahnil, justru Komnas HAM sepeeti mendapat tekanan dari pihak luar agar tim tersebut tidak dibentuk.

"Kuat dugaan karena ada pernyataan dari teman-teman Komnas HAM ada tekanan terhadap mereka. Misalnya kalau mereka berani bikin TGPF, ada sebutlah dalam tanda kutip ada kriminalisasi," ujar Dahnil di gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Dahnil mengatakan, karena itulah dia tidak bisa berharap dengan institusi negara yang mungkin juga mendapat tekanan. Menurut dia, satau-satunya harapan agar TGPF bisa digerakkan yakni Presiden Joko Widodo selaku kepala negara.

(Baca: Novel Baswedan: Saya Bisa Sebut Polri Tidak Akan Berani Mengungkap)

"Kami hanya bisa berharap kepada tentu yang paling tinggi secara nyata adalah Presiden," kata Dahnil.

Rencana pembentukan TGPF ternyata didukung kuat oleh Novel. Dahnil mengatakan, bahkan Novel lebih percaya TGPF yang akan mengusut tuntas kasusnya ketimbang penegak hukum. Novel berjanji akan blak-blakan kepada TGPF jika terbentuk nanti.

"Novel bilang, kalau ada TGPF saya akan ngomong semuanya. Dia akan sampaikan semuanya ke TGPF secara terang benderang. Maka kami mendesak supaya ada," kata Dahnil.

Kompas TV KPK Gelar Doa Bersama Untuk Novel Baswedan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.