Mendagri Kirim Tim Usut Kasus Warga Ahmadiyah di Mansilor

Kompas.com - 26/07/2017, 21:38 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (15/6/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (15/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri sudah mengirim tim ke Kuningan, Jawa Barat guna memastikan kabar terkait adanya warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor yang kesulitan mendapat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dalam informasi yang disampaikan kepada dirinya itu, lanjut Tjahjo, juga dikatakan bahwa warga Ahmadiyah diminta membaca dua kalimat syahadat sebelum bisa mendapatkan e-KTP.

"Saya sedang kirim tim ke sana, kan kasus daerah. Saya sudah panggil Bupati, dia (Bupati) mengatakan (sudah) komunikasi tokoh masyarakat, kelompok Manislor ini sulit dapat e-KTP," kata Tjahjo, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Menurut Tjahjo, kasus tersebut sudah mendapatkan respons tingkat nasional, padahal kejadiannya hanya terjadi di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu benar-benar diketahui akar masalah.

"Kami ingin tahu masalahnya kenapa hanya di Kuningan, kenapa responsnya nasional," kata politisi PDI-P tersebut.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan sebelumnya diberitakan enggan menerbitkan e-KTP bagi 1.600 jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor.

Padahal, sejak pemerintah membuat kebijakan e-KTP pada 2012, ribuan warga Ahmadiyah telah melakukan perekaman data pribadi dan memenuhi persyaratan administratif.

Salah seorang warga Ahmadiyah, Desi Aries Sandy (28) mengatakan, pihak Dinas Dukcapil tidak mau menerbitkan e-KTP sebelum seluruh warga Ahmadiyah menandatangani surat pernyataan mengakui agama Islam dan mengucap kalimat syahadat.

Akibat tindakan diskriminasi tersebut warga Ahmadiyah kesulitan untuk mengakses segala pelayanan publik dan jasa transportasi.

Bahkan, dia mengungkapkan ada warga Ahmadiyah yang tidak bisa mendaftar ke sekolah kedinasan karena menjadikan e-KTP sebagai persyaratan.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Protokol Kesehatan, MK Tunda Pelaksanaan Sidang Selama Sepekan

Evaluasi Protokol Kesehatan, MK Tunda Pelaksanaan Sidang Selama Sepekan

Nasional
Mendagri ke Kepala Daerah: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Membunuh

Mendagri ke Kepala Daerah: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Membunuh

Nasional
IPW: 4 Jenderal Bintang Tiga Masuk Bursa Calon Kapolri, Boy Rafli Amar Kuda Hitam

IPW: 4 Jenderal Bintang Tiga Masuk Bursa Calon Kapolri, Boy Rafli Amar Kuda Hitam

Nasional
Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Nasional
Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X