Jokowi Dorong Pola Imbal Dagang Digunakan untuk Pengadaan Alutsista

Kompas.com - 26/07/2017, 21:09 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menguji cockpit pesawat tempur Sukhoi SU-30, sebelum menyaksikan manuver latihan tempur Angkasa Yudha 2016, di Bandar Udara Ranai, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016). Istana Kepresidenan/Agus Suparto. Istana Kepresidenan Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menguji cockpit pesawat tempur Sukhoi SU-30, sebelum menyaksikan manuver latihan tempur Angkasa Yudha 2016, di Bandar Udara Ranai, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016). Istana Kepresidenan/Agus Suparto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo agar pengadaan alat utama sistem persenjataan ( alutsista) bersih dari praktik korupsi terwujud dalam mekanisme pembelian alutsista itu sendiri.

Sekretaris Kabinet Pramono mengatakan, Presiden menegaskan, pola kerja sama pengadaan alutsista tidak lagi business to business (B to B) atau antarperusahaan seperti dahulu, melainkan harus menggunakan pola government to government (G to G) atau antarpemerintah.

"Penekanannya, dilaksanakan secara G to G. Tidak boleh lagi menggunakan broker, middle man. Harus langsung ke G to G," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Rabu (26/7/2017).

Selain menggunakan mekanisme G to G, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar pengadaan alutsista juga menggunakan pola imbal dagang.


Contohnya, Indonesia mendapat pesawat dari negara tertentu. Kemudian, Indonesia membayarnya dengan komoditas. Pola ini didasarkan pada negosiasi kedua negara.

"Imbal dagangnya itu bisa macam-macam. Bisa karet, rempah-rempah, CPO dan sebagainya," ujar Pramono.

Dalam rapat terbatas yang membahas alutsista hari ini, Presiden dan jajaran menteri terkait telah menyepakati beberapa hal. Salah satunya tentang pembelian alutsista yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Pengadaan Alutsista Disesuaikan dengan Geografi Indonesia)

Rencananya, melalui Kementerian Pertahanan, Indonesia akan membeli pesawat Sukhoi dari Suria, drone dari China dan peralatan cyber defence.

"Tentunya dalam waktu dekat akan diputuskan. Tadi di dalam ratas sebenarnya sudah diputuskan, tapi nanti setelah fix saja akan kami umumkan apa yang dibeli dan dari negara mananya," ujar Pramono.



EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X