Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dorong Pola Imbal Dagang Digunakan untuk Pengadaan Alutsista

Kompas.com - 26/07/2017, 21:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bersih dari praktik korupsi terwujud dalam mekanisme pembelian alutsista itu sendiri.

Sekretaris Kabinet Pramono mengatakan, Presiden menegaskan, pola kerja sama pengadaan alutsista tidak lagi business to business (B to B) atau antarperusahaan seperti dahulu, melainkan harus menggunakan pola government to government (G to G) atau antarpemerintah.

"Penekanannya, dilaksanakan secara G to G. Tidak boleh lagi menggunakan broker, middle man. Harus langsung ke G to G," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Rabu (26/7/2017).

Selain menggunakan mekanisme G to G, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar pengadaan alutsista juga menggunakan pola imbal dagang.

Contohnya, Indonesia mendapat pesawat dari negara tertentu. Kemudian, Indonesia membayarnya dengan komoditas. Pola ini didasarkan pada negosiasi kedua negara.

"Imbal dagangnya itu bisa macam-macam. Bisa karet, rempah-rempah, CPO dan sebagainya," ujar Pramono.

Dalam rapat terbatas yang membahas alutsista hari ini, Presiden dan jajaran menteri terkait telah menyepakati beberapa hal. Salah satunya tentang pembelian alutsista yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Pengadaan Alutsista Disesuaikan dengan Geografi Indonesia)

Rencananya, melalui Kementerian Pertahanan, Indonesia akan membeli pesawat Sukhoi dari Suria, drone dari China dan peralatan cyber defence.

"Tentunya dalam waktu dekat akan diputuskan. Tadi di dalam ratas sebenarnya sudah diputuskan, tapi nanti setelah fix saja akan kami umumkan apa yang dibeli dan dari negara mananya," ujar Pramono.

Kompas TV Melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa, para anggota TNI menerobos jalan akses menuju lokasi warga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com