Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Setya Novanto, AMPG Sebut GMPG Tak Diakui Bagian dari Partai

Kompas.com - 26/07/2017, 21:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Nursyam Halid tak mengakui keberadaan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang belakangan menuntut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mundur.

"Kami AMPG salah satu sayap partai Golkar selain KPPG. Hanya dua organisasi resmi yang resmi dan sah bernaung. Di luar itu itu organisasi yang tidak terstruktur," ujar Andi di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2017).

Sebagai sayap partai Golkar di bidang kepemudaan, ia pun mengingatkan kepada seluruh sayap partai lainnya untuk tidak memanaskan situasi dengan mendesak Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dari posisinya.

(Baca: Generasi Muda Golkar Kritik Keputusan DPP yang Pertahankan Novanto)

Andi mengatakan meski saat ini berstatus tersangka, semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Hukum punya aturan sendiri, selama beliau belum inkrah beliau tetap kami pertahankan sebagai Ketua Umum Golkar," ujar Andi.

Kendati demikian, Andi mengaku tetap akan merangkul kubu GMPG yang digerakan oleh Ahmad Doli Kurnia untuk bersama-sama membesarkan partai.

"Saya yakin beliau (Doli) memahamai bahwa yang dilakukan hari ini untuk soliditas Golkar, menjalankan aturan organisasi dan patuh terhadap fatsun Golkar terhadap pimpinan demi kesolidan. Saya yakin mereka paham betul mekanisme yang ada di Golkar," lanjut dia.

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com