Menpan RB Sebut PNS Ikut Ormas Terlarang Tak Bisa Langsung Dipecat

Kompas.com - 26/07/2017, 20:07 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, meskipun terbukti terlibat organisasi masyarakat terlarang, seorang aparatur sipil negara tidak bisa langsung dipecat dari jabatannya.

Asman mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, ada aturan mengenai mekanisme sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat organisasi masyarakat terlarang.

"Dalam aturan itu ada prosesnya dulu. Ada sanksi, apakah sanksi administratif, peringatan, macam-macam," ujar Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Pemberian sanksi itu juga tak semata-mata didasarkan pada tingkat kesalahan ASN itu sendiri. Namun, juga didasarkan kepada penilaian panitia yang ditunjuk pembina pegawai.

Penilaian itu baik di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau di kementerian/ lembaga.

"Pembina pegawai itu nanti membentuk panitia yang terdiri dari tim independen, inspektorat dan pejabat terkait. Nah tinggal diikuti saja pasal-pasal mekanisme pemberian sanksinya," ujar Asman.

Mekanisme ini, menurut Asman, juga meminimalisir adanya "main mata" antara ASN yang akan dikenakan sanksi dengan pembina pegawai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menegaskan, PNS yang tergabung dalam struktur Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) harus segera mengundurkan diri.

"Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur (dari PNS). Karena dia berarti sudah kader kan," ujar Tjahjo, Senin (24/7/2017).

"Gimana kalau dia sendiri sudah anti-Pancasila? Padahal kan tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pacasila, membuat Perda dan kebijakan lain," kata dia.

(Baca: Mendagri Minta PNS yang Kader HTI Mundur dari Jabatannya)

Jika sanksi diberikan oleh atasan, Tjahjo mengingatkan, harus diteliti lebih jauh mengenai tingkat keanggotaan seorang PNS dalam keorganisasian HTI.

PNS yang tingkat keanggotaannya pada level rendah, kata dia, jangan sampai menjadi korban melalui pemberhentian.

"Jangan baru ikut dakwah sehari, baru jadi simpatisan, diminta mundur. Intinya kan disadarkan, dipanggil. Kan ada Forkopimda-nya," ujar Tjahjo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X