Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Pansus Angket KPK Akan Rusak Citra Pemerintah

Kompas.com - 26/07/2017, 10:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, keluarnya Fraksi Gerindra dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat, akan semakin merugikan citra pemerintah.

Menurut dia, Pansus yang dianggap hendak melemahkan KPK itu hanya diisi oleh enam fraksi yang semuanya adalah pendukung pemerintah.

Pansus kini terdiri dari perwakilan anggota Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN.

"Dengan hanya beranggotakan fraksi-fraksi pendukung pemerintah minus PKB, keberadaan Pansus ini bisa akan merusak citra pemerintah yang sampai sekarang masih mengatakan dukungan pada KPK," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/7/2017).

Baca: Kini, Fadli Zon Anggap Kerja Pansus Angket KPK Tak Efektif 

Lucius mengatakan, menjadi aneh ketika hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang terus menjalankan Pansus ini.

Ia yakin bukan kepentingan pengawasan sesungguhnya yang sedang dilakukan Pansus terhadap KPK.

"Bisa jadi ini respons sentimentil fraksi pendukung Pansus atas kerja KPK yang tengah mengusut korupsi e-KTP," kata Lucius.

Ia menilai, aksi Gerindra yang keluar dari pansus tak serta merta hanya bertujuan untuk meraih simpati publik karena kerja pansus yang bermasalah.

Akan tetapi, lebih banyak didorong oleh unsur politik pasca kekalahan Gerindra dari parpol pendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu.

Baca: "Pencitraan Gerindra Keluar Pansus Angket KPK Lebih Baik Dibanding Fraksi yang Bertahan" 

Menurut Lucius, momentum pengesahan RUU Pemilu itu yang membuat posisi Gerindra di Pansus Angket KPK menjadi 'kesepian'.

Kehadirannya di Pansus justru menguntungkan partai-partai koalisi pemerintah yang merasa dikuatkan oleh kehadiran Gerindra yang oposisi.

"Ini memberikan legitimasi untuk misi partai-partai pengusung angket yang mayoritas merupakan pendukung pemerintah. Kesadaran itu yang lebih kuat mendorong Gerindra cabut dari Pansus," ujar Lucius.

Alasan keluar dari Pansus

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu menganggap pembentukan Pansus yang dinilai bermasalah menjadi salah satu alasannya.

"Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

Alasan lainnya adalah kerap diadakan agenda dadakan. Misalnya, soal keberangkatan Pansus ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Desmond mengatakan, pihaknya tak setuju, namun pansus tetap berangkat.

"Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa," lanjut Desmond.

Kompas TV Pansus Angket dan KPK Terus Bersitegang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com