Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Kasus Beras Maknyuss Bukan untuk Gagah-gagahan Polisi

Kompas.com - 25/07/2017, 20:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, penyidik menemukan dugaan adanya pelanggaran hukum dalam produksi beras PT Indo Beras Unggul (IBU).

Merek beras yang diproduksi antara lain "Maknyuss" dan "Ayam Jago".

Tito mengatakan, penegakan hukum perlu dilakukan karena beras merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang tak bisa lepas dari keseharian.

"Ini bukan untuk 'gagah-gagahan' polisi, 'gagah-gagahan' yang lain, tapi untuk menciptakan iklim yang baik, menyelamatkan, melindungi petani, melindungi pedagang yang baik, dan melindungi konsumen," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Srlasa (25/7/2017) petang.

Tito mengatakan, keberadaan mafia beras nyata.

Baca: Heboh Beras "Maknyuss", Dianggap Curang hingga Anjlok di Pasar

Polisi sudah banyak melakukan penindakan terhadap oknum yang mencurangi produksi beras, mulai dari pengoplosan hingga penimbunan yang menyebabkan harga lebih mahal.

"Kita ingin agar para mafia beras jangan dianggap remeh. Jangan dianggap enteng," kata Tito.

Tito mengatakan, beras merupakan komoditas terbesar di Indonesia sehingga menjadi prioritas.

Pemerintah sebisa mungkin ingin agar petani sejahtera, pedagang diuntungkan, dan masyarakat tidak terbebani harga mahal.

Oleh karena itu, ketika terjadi kecurangan yang merugikan salah satu pihak, maka pemerintah akan bertindak tegas.

Baca: Produsen Beras "Maknyuss" dan "Cap Ayam Jago" Bantah Pakai Beras IR64

Tito meminta agar kasus beras ini tidak memunculkan polemik.

"Kalau ada yang ingin menyampaikan keberatan-keberatan, gunakan mekanisme jalur hukum. Kalau mau melakukan klarifikasi-klarifikasi, silakan juga tidak apa-apa," kata Tito.

Hingga saat ini, polisi telah memeriksa belasan saksi dan belum menetapkan tersangka.

"Saya juga perintahkan satgas koordinasi terus dengan Kementan, KPPU, Kementrian Perdagangan, Balai POM, dan Puslabfor lihat apakah betul ada pelanggaran," lanjut dia.

Kompas TV Polisi termasuk satgas pangan wajib mengusut tuntas dugaan manipulasi harga beras agar tidak ada pihak yang dirugikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com