Tekan Kemiskinan, Jokowi Minta Harga Kebutuhan Pokok Dijaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul-betul dijaga. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, Jokowi minta harus betul-betul dikalkulasi dengan matang.

"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya baya hidup penduduk miskin akan naik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pengentasan kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," ujar dia.

Kedua, Jokowi juga meminta agar program-program kementerian, terutama di bidang pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa, betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah.

Artinya, program kementerian harus fokus meningkatkan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal.

"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari kementerian pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dua tahun yang lalu Rp 20 triliun, tahun lalu Rp 47 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun.

Ia menekankan, dana desa ini harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Ketiga, Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program keluarga harapan, dan beras sejahtera, bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Dengan begitu, program-program tersebut bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin agar tepat sasaran.

"Data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu. Jangan gunakan data sendiri sendiri," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Kalau Sinkron, Saya Jamin Kemiskinan Pasti Turun)

Kepala Negara juga mengingatkan, jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran bansos.

Ia juga menekankan, salah satu reformasi bansos adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.