Tekan Kemiskinan, Jokowi Minta Harga Kebutuhan Pokok Dijaga

Kompas.com - 25/07/2017, 17:12 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul-betul dijaga. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, Jokowi minta harus betul-betul dikalkulasi dengan matang.

"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya baya hidup penduduk miskin akan naik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pengentasan kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," ujar dia.

Kedua, Jokowi juga meminta agar program-program kementerian, terutama di bidang pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa, betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah.

Artinya, program kementerian harus fokus meningkatkan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal.

"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari kementerian pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dua tahun yang lalu Rp 20 triliun, tahun lalu Rp 47 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun.

Ia menekankan, dana desa ini harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Ketiga, Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program keluarga harapan, dan beras sejahtera, bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Dengan begitu, program-program tersebut bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin agar tepat sasaran.

"Data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu. Jangan gunakan data sendiri sendiri," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Kalau Sinkron, Saya Jamin Kemiskinan Pasti Turun)

Kepala Negara juga mengingatkan, jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran bansos.

Ia juga menekankan, salah satu reformasi bansos adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X