Tekan Kemiskinan, Jokowi Minta Harga Kebutuhan Pokok Dijaga

Kompas.com - 25/07/2017, 17:12 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul-betul dijaga. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, Jokowi minta harus betul-betul dikalkulasi dengan matang.

"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya baya hidup penduduk miskin akan naik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pengentasan kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," ujar dia.

Kedua, Jokowi juga meminta agar program-program kementerian, terutama di bidang pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa, betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah.

Artinya, program kementerian harus fokus meningkatkan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal.

"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari kementerian pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dua tahun yang lalu Rp 20 triliun, tahun lalu Rp 47 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun.

Ia menekankan, dana desa ini harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Ketiga, Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program keluarga harapan, dan beras sejahtera, bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Dengan begitu, program-program tersebut bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin agar tepat sasaran.

"Data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu. Jangan gunakan data sendiri sendiri," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Kalau Sinkron, Saya Jamin Kemiskinan Pasti Turun)

Kepala Negara juga mengingatkan, jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran bansos.

Ia juga menekankan, salah satu reformasi bansos adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X